Pemkab Seruyan Matangkan Konsep Transmigrasi

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, masih terus mematangkan konsep dan rencana program transmigrasi di Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, yang akan diajukan kepada pemerintah pusat.

"Saat ini masih kita susun, begitu sudah jelas, baru nanti diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Sabtu.

Ia mengatakan, pematangan konsep itu harus benar-benar dilakukan agar ketika dilaksanakan program transmigrasi tidak hanya sekedar menambah jumlah penduduk, tetapi juga dapat dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Kalau program transmigrasi hanya sebatas menambah jumlah penduduk lebih baik tidak usah, karena nanti kita yang rugi," katanya.

Ia menjelaskan, sebagai gambaran awal program transmigrasi rencananya akan diajukan untuk Desa Sungai Perlu yang saat ini hanya didiami sekitar tujuh kepala keluarga, dengan alokasi peserta transmigrasi sebanyak 300 kepala keluarga dengan persentase 50 persen merupakan warga lokal Seruyan.

Masing-masing kepala keluarga nantinya akan mengelola lahan seluas dua hektare, dengan lahan usaha I seluas 1,5 hektare khusus untuk mengembangkan perkebunan kelapa dalam, dan lahan usaha II seluas setengah hektare tanaman semusim atau jangka pendek.

"Kita sengaja memilih kelapa dalam, karena kita ingin menjadikan kelapa dalam sebagai salah satu komoditas unggul, sehingga selama lima atau enam tahun ke depan Seruyan punya perkebunan khusus kelapa dalam 400-500 hektare," katanya.

Ia menambahkan, untuk kebutuhan jangka pendek, peserta transmigrasi akan diarahkan untuk mengembangkan pertanian semusim pada lahan pekarangan. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari warga transmigrasi juga dapat bekerja sebagai nelayan tangkap.

"Konsep transmigrasi kita arahkan pada tiga sektor, yakni pertanian semusim, perkebunan jangka panjang, dan perikanan tangkap, sehingga nanti program ini bukan hanya jadi fokus Kementerian Transmigrasi tetapi juga bisa ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.