NU Dorong Pemerintah Atasi Ketimpangan Ekonomi

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Pusat Said Aqil Siradj mendorong Pemerintah untuk penguatan ekonomi yang di nilainya saat ini penuh dengan ketimpangan.

"NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional," kata Said Aqil Siradj saat melakukan press confrence, usai membuka kegiatan Pra Munas-Konbes NU 2017, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah belum lama ini.

Aqil mengatakan, kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah.

"World bank tahun 2015 menyebutkan, Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand, dengan rasio mencapai 0,39 dan indeks ini penguasa tanah mencapai 0,46," kata Said Aqil.

Dijelaskan petinggi NU tersebut, meningkatnya ketimpangan akan mengancam sendi-sendi kebangsaan karena di luar faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme.

"NU mendorong pemerintah menginvestasi ketimpangan dengan menggalakkan pembangunan inklusif yang berorientasi memajukan kesejahteraan umumd an kemakmuran sebesar-besar rakyat Indonesia. Bukan Hanya sekedar kesejahteraan segelintir orang atau kelompok saja sebagaimana ditegaskan A-Qur'an (QS. Al-Hasyr/59:7)," bebernya.

Aqil menambahkan, salah satu sumber penyumbang ketimpangan adalah involusi sektor pertanian untuk mengurangi ketimpangan, NU mendorong Pemerintah lebih aktif merealisasikan inisiatif Presiden Jokowi melalui program Reforma Agraria yang pada intinya redistribusi tanah untuk rakyat dan petani.

"Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi tanah, tetapi juga redistribusi akses berupa permodalan dan fasilitas usaha," katanya.