Pembahasan RAPBD Kotim 2018 Tepat Waktu

id DPRD Kotim, Jhon Krisli, RAPBD Kotim 2018

Pembahasan RAPBD Kotim 2018 Tepat Waktu

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli. (FOTO ANTARA Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli menyatakan optimistis pembahasan RAPBD tahun 2018 dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal penting koordinasi dan komunikasi sehingga semua berjalan dengan baik dan semua mempunyai tujuan yang sama untuk masyarakat, katanya di Sampit, Rabu.

Pembahasan dilakukan bersama dengan mengacu pada prioritas-prioritas yang telah di sepakati dan ditetapkan.

Menurut Jhon, penyusunan dan penetapannya juga harus tepat waktu sesuai dengan tahapan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Hal terpenting lainnya yaitu memperhatikan beberapa hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai KUA-PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2018 yang ditandatangani bersama

"Sesuai aturan, paling lambat APBD murni 2018 harus sudah ditetapkan pada 30 November tahun 2017. Kami berharap semua berjalan lancar sesuai tahapan-tahapan yang telah diatur dalam aturan," katanya.

Jhon juga berharap, penyusunan APBD harus transparan dengan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Penyusunan APBD harus partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Rancangan APBD tahun 2018 Kotawaringin Timur diusulkan dengan struktur anggaran yaitu pendapatan sebesar Rp1.384.438.563,775 terdiri dari pendapatan asli daerah berkisar Rp212.164.453.075, dana perimbangan Rp957.321.090.000 dan lain-lain yang sah Rp214.953.020.700.

Belanja Rp1,424 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp764,7 miliar, belanja langnsung Rp659,3 miliar dan defisit diperkirakan Rp39.630.000.000 atau 2,86 persen. Perkiraan penerimaan Rp55 miliar, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp15.370.000.000 dan pembiayaan netto Rp39.630.000.000.