Legislator Minta Perekrutan Tenaga Kerja Lokal Kotim Diprioritaskan

Sampit (Antara Kalteng) - Pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diminta memprioritaskan masyarakat lokal dalam perekrutan tenaga kerja agar membawa manfaat besar bagi masyarakat dan daerah.

"Jika tersedia lapangan kerja, hendaknya menampung tenaga kerja lokal sehingga bila terjadi penurunan kemiskinan, maka masyarakat lokal yang hidup di bawah garis kemiskinan juga berkurang," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Roy Lumban Gaol di Sampit, Kamis.

Upaya pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini cukup menggembirakan. Terjadi tren positif pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja produktif serta tingkat inflasi yang relatif rendah.

Roy menilai, keberhasilan pembangunan selama ini tidak terlepas dari besarnya peran swasta yang berinvestasi di Kotawaringin Timur, khususnya pada sektor perkebunan besar swasta kelapa sawit. Terbukanya lapangan kerja diikuti dengan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.

Kondisi ini juga telah mendorong masyarakat luar daerah datang mencari pekerjaan ke Kotawaringin Timur. Dampaknya, terjadi peningkatan jumlah penduduk Kotawaringin Timur sangat tinggi, bahkan menjadi yang terbesar di Kalimantan Tengah.

Banyaknya masyarakat pendatang dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, bila pertambahan pencari kerja melebihi lapangan kerja yang tersedia, maka tidak mustahil justru akan menimbulkan kerawanan sosial dan kerawanan ekonomi.

"Apalagi jika kondisi sosial ekonomi masyarakat pendatang nyata berbeda dengan masyarakat lokal sehingga akan dapat menjadi pemicu berbagai kerawanan sosial. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan yang lebih maju adil dan merata, perlu memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat sehingga jika ekonomi tumbuh, hendaknya juga dinikmati masyarakat setempat," kata Roy.

Pembangunan daerah diharapkan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus berpihak pada keadaan masyarakat lokal. Untuk itu perlu usaha pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta mencari solusi bagi kesinambungan dan kelestarian perkembangan daerah.

Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat sependapat dengan penetapan sasaran rencana kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2018. Yakni pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional, laju inflasi antara 5 sampai 7 persen, jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata nasional yaitu 7 persen dan tingkat pengangguran antara 2 sampai 4 persen.

Untuk merealisasikan rencana anggaran pembangunan tersebut, dibutuhkan dana yang sesuai. Namun dalam perencanaan, pendapatan dan belanja daerah pada 2018 masih berada di bawah APBD 2016 dan APBD 2017.

Fraksi Partai amanat nasional Demokrat berharap agar pendapatan dan belanja dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Harapan ini diyakini bisa dicapai dengan kerja keras semua pihak.