Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo minta agar Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah diajukan segera dibahas.
"Perda tersebut sangat penting untuk memberikan payung hukum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di beberapa sektor yang memiliki potensi besar," katanya di Sampit, Sabtu.
Handoyo mengapresiasi Raperda itu sudah diajukan oleh badan legislasi (Baleg) DPRD Kotawaringin Timur, sehingga dia mendorong agar segera dituntaskan.
Menurut Handoyo, saat ini pemerintah daerah harus hati-hati terutama berkaitan dengan pungutan, salah sedikit saja dalam menerapkanya bisa ditangkap Saber Pungli.
Persoalan ini dianggap juga jadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD, bahkan pemerintah kabupaten kini tidak lagi berani melakukan pungutan sukarela atau sumbangan pihak ketiga.
"Untuk itu salah satu upaya meningkatkan APBD melalui PAD, selama ini PAD masih dianggap kurang signifikan karena memang di satu sisi aturan semakin ketat, meski peluang untuk jadi pendapatan itu ada, tapi kalau tidak disertai dengan regulasi hukum pendukungnya akan dikhawatirkan sia-sia saja," katanya.
Berdasarkan data, sedikitnya ada 10 satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Kotawaringin Timur yang belum mampu mencapai target perolehan PAD yang telah ditetapkan.
Sepuluh SOP yang belum mencapai target perolehan PAD tersebut antaranya Dinas Kesehatan, RSUD dr Murjani Sampit, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kemudian Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
"SOPD itu kesulitan mencapai target salah satu kendalanya karena masih ada regulasi yang belum mendukung sehingga penarikan retribusi daerah dan pajak tidak dapat berjalan dengan optimal," demikian Handoyo.
Berita Terkait
Pemkab Kotim kembali gelar pawai takbiran keliling
Kamis, 28 Maret 2024 22:10 Wib
Disdik Kotim siapkan Rp198 juta untuk renovasi SDN 2 Ramban
Kamis, 28 Maret 2024 22:00 Wib
Bupati Kotim ingatkan 838 PPPK baru tidak ajukan pindah tugas
Kamis, 28 Maret 2024 19:17 Wib
THR ASN dan tenaga kontrak Kotim dibayar 2 April
Kamis, 28 Maret 2024 18:51 Wib
BBPOM uji 40 sampel takjil di Sampit, berikut penjelasan hasilnya
Kamis, 28 Maret 2024 6:05 Wib
Kapolda Kalteng Safari Ramadhan perkuat toleransi umat beragama
Kamis, 28 Maret 2024 5:39 Wib
BBPOM: Kesadaran pelaku usaha di Sampit terhadap keamanan produk meningkat
Rabu, 27 Maret 2024 15:00 Wib
DPRD Kotim berharap penyelesaian jalan tembus Pulau Hanaut terwujud
Rabu, 27 Maret 2024 14:03 Wib