Pembangunan Kotawaringin Timur 2018 Fokus pada 9 Program Ini

Oleh Untung Setiawan

Sampit,14/10 (Antara) - Rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Kotwaingin Timur, Kalimantan Tengah di 2018 nanti akan difokuskan pada sembilan program. Hal itu dilakukan untuk mensinkronkan sasaran nasional.

Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun di Sampit, Sabtu mengatakan, kesembilan program sasaran pembangunan tersebut menjadi skala prioritas.

"Pembangunan di Kotawaringin Timur nantinya juga akan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah, agar tercapainya pembangunan yang menjadi prioritas nasional," tambahnya.

Sembilan program pmbangunan yang menjadi skala prioritas pada 2018 tersebut masing-masing infrastruktur, meningktan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, ketahanan pangan.

Kemudian penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pariwisata dan pelestarisan budaya.

Rimbun meminta agar penyusunan rencana kerja pemerintah pada 2018 harus menjadi pedoman bagi sauan organisasi perangkat daerah (SOPD) dalam menyusun rencana kerja 2018 selanjutnya sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Dari RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Perda tentang APBD 2018," katanya.

Menurut Rimbun, dalam rangka pencapaian pembangunan secara nasional perlu adanya sinergitas dalam rangka keberhasilan pencapaian yang sudah menjadi prioritas, salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan kebijakan yang disinkronisasikan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.

"Dalam penyusunan RKPD 2018 pemerintah kabupaten dan provinsi harus tetap berpegang pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2017," ucapnya.

Rimbun optimis, jika semua sudah dilaksanakan maka apa yang menjadi keinginan pembangunan bisa tercapai dan dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama, dari itu Pemerintah daerah harus konsisten dengan hal tersebut.