Legislator Minta Pemprov Kalteng Fasilitasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Legislator Provinsi Kalimantan Tengah, Syahrudin Durasid meminta Pemprov Kalteng agar dapat memfasilitasi ke pemerintah pusat agar ada alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan di daerah ini.

"Sekarang nelayan di Kalteng bisa dengan mudah mendapatkan BBM, namun harganya dua kali lebih mahal dari BBM bersubsidi," ucap anggota fraksi PAN DPRD Kalteng itu di Palangka Raya, Selasa.

Mahalnya harga BBM berdampak pada berkurangnya intensitas melaut dan penghasilan para nelayan.

"Kalau harus membeli BBM tidak bersubsidi, ya tentunya akan sangat menyulitkan nelayan untuk melaut. Padahal Pemerintah Pusat kan ada menerbitkan kebijakan yang menyediakan BBM bersubsidi kepada nelayan," ujarnya.

Anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini menjelaskan bahwa sebelumnya kebijakan BBM bersubsidi yang memperbolehkan nelayan mendapatkannya sepanjang ada rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.

Namun sejak awal tahun 2017, terjadi perubahan kebijakan yang mengharuskan rekomendasi BBM bersubsidi untuk Nelayan melalui rekomendasi Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas perikanan dan Kelautan.

"Ada kemungkinan pihak pengelola Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) juga terlambat mengetahui tentang adanya perubahan kebijakan regulasi BBM subsidi untuk Nelayan. Jadi, perlu ada upaya dan tindakan cepat agar BBM bersubsidi bisa didapat nelayan," kata Syahrudin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut. Sebab, informasi yang didapat langsung dari para Nelayan Kumai, sudah seminggu para Nelayan tidak bisa beroperasi karena sulitnya mendapatkan BBM.

"Apabila Nelayan harus membeli yang non subsidi, sudah pasti mereka akan berteriak. Penghasilan mereka perhari itu hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, belum lagi ada Nelayan yang melaut dengan menyewa kapal, mereka jelas harus membayar biaya sewa kapal," demikian Syahrudin.