PDIP Tak Akan Merekomendasikan Calon Terjerat Hukum

Bandung, (Antara Kalteng) - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP tidak akan merekomendasikan calon gubernur maupun bupati/wali kota yang pernah terjerat hukum seperti kasus korupsi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

"Tentu saja kami tidak mencalonkan tersangka," kata Hasto saat acara Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kabupaten Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan PDIP mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk memberhentikan apabila ada kader yang terjerat hukum.

Menurutnya, mereka yang telah diputuskan dicalonkan, dan berasal dari internal Partai, unsur tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil, maupun swasta, akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah agar memahami strategi pemenangan pemilu dengan semangat gotong royong.

Para calon juga harus memahami tatanan pemerintahan yang baik, yang memromosikan pemerintahan yg efektif, anti korupsi, e-government,  maupun memerkuat watak pemerintahan yang membangun peradaban dengan rakyat sebagai titik sentral orientasi kebijakan.

"Jadi kami tegaskan kalau ketahuan OTT (operasi tangkap tangan), kader itu langsung dipecat," kata Hasto.

Ia menuturkan, konteks narapidana merupakan orang yang terjerat hukum untuk mendapatkan pemulihan di lembaga pemasyarakatan.

Ketika kembali ke masyarakat, kata dia, tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak politik dan partai politik perlu juga membinanya. "Tugas partai juga membina narapidana itu," katanya.

Ia menambahkan, ada kader yang dapat kesempatan dicalonkan apabila kader tersebut terlibat hukum karena membela partai bukan untuk kepentingan pribadi.