Laporkan! Apabila Pengerjaan Proyek Pembangunan di Palangka Raya Terkesan Asal Jadi

id DPRD Palangka Raya, Abdul Hayie, Awasi Proyek Pembangunan

Laporkan! Apabila Pengerjaan Proyek Pembangunan di Palangka Raya Terkesan Asal Jadi

Proyek pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya di Jalan Ir Soekarno, kawasan lingkar dalam Palangka Raya, Kamis (19/10/17). (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Masyarakat diminta untuk melapor ke pihak berwenang atau ke lembaga DPRD kota jika menemukan proyek yang pengerjaannya terkesan asal jadi.
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hayie mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

"Kami mengajak masyarakat berperan serta mengawasi proyek yang dibiayai dari APBD, terutama proyek pembangunan atau pekerjaan fisik," katanya di Palangka Raya, Kamis.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan itu untuk memastikan agar kualitas dan kuantitas proyek yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan.

Masyarakat diminta untuk melapor ke pihak berwenang atau ke lembaga DPRD kota jika menemukan proyek yang pengerjaannya terkesan asal jadi.

Menurut dia, menjelang akhir tahun kegiatan fisik pengerjaannya harus cepat karena waktu pengerjaan yang terbatas.

Singkatnya waktu pengerjaan tersebut di khawatirkan berpengaruh terhadap kualitas proyek, sehingga menjadi kewajiban semua pihak termasuk masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur atau proyek pemerintah.

Para rekanan juga selain bisa menyelesaikan pekerjaan fisik itu sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu, diharapkan juga dapat menjaga kualitas proyek yang dikerjakan.

Saat ini di wilayah Palangka Raya sejumlah proyek pembangunan terus dikerjakan. Diantara yang dikerjakan seperti pembangunan taman, perkantoran pemerintah dan perbaikan jalan serta pembangunan drainase.

Untuk itu, instansi terkait yang memiliki pekerjaan proyek di akhir tahun juga diminta melakukan berkala dan berkelanjutan guna mengantisipasi potensi kecurangan di lapangan.