Tamiang Layang (Antara Kalteng) - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpim Heri Nurudin didiampingi Ramdhani berkunjung ke Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi.
Heri memberikan "warning" agar Pemerintah Kabupaten yang berjuluk Jari Janang Kalalawah itu harus melakukan perubahan dan memiliki progres secara signifikan.
"Sesuai arahan pimpinan KPK, kami diminta untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Bartim sampai akhir tahun. Jika sampai akhir tahun tidak ada perubahan yang signfikan maka kami diminta untuk mundur diri, banyak Pemda lain yang ingin dilakukan pembinaan. Maka bisa saja nanti tim penindakan yang turun," katanya.
Menurutnya, saat ini indikasi-indikasi (KKN) memang sudah ada. Oleh karena itu, rencana aksi dan target yang dibuat dan dilaksanakan SOPD akan dimonitor.
Pria berkacamata dengan pakaian batik hitam itu juga menyatakan, informasi yang diterima KPK tidak hanya melihat angkanya (proyek-proyek) saja.
"Tapi siapa di belakang angka itu juga kami sudah tahu. Tahun depan harus tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan," tegasnya.
Ia mengharapkan Pemeringah Kabupaten Bartim meningkatkan pencegahan korupsi dalam rangka pelayanan terbaik kepada publik. Karena APBD ini tidak boleh sesuai kehendak pejabat atau kroni-kroninya tapi untuk mensejahterakan masyarakat.
Dari pantauan Antara, Deputi Pencegahan KPK Heri Nurudin didampingi Ramdhani dan Sekda Bartim Ir Eskop serta jajaran meninjau Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Unit Layanan Pelelangan Kabupaten Bartim.
Usia tinjauan, Heri bersama rombongan menuju aula rapat Bupati Bartim untuk membahas rencana aksi yang sudah dibuat dan sudah sampai mana prorgresnya, bagaimana dan apa kendalanya.
