Reformasi Birokrasi di Kalteng Masih Harus Ditingkatkan

id reformasi birokrasi di kalteng, reformasi birokrasi, Minsya T Djaling

Reformasi Birokrasi di Kalteng Masih Harus Ditingkatkan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotim, Johny Tangkere memberikan suvenir kepada pemateri pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan prima, Sabtu (4/11/2017). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antara Kalteng) - Reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan bagus, namun masih harus ditingkatkan, khususnya terkait pola pikir aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat.

"Persentase masih jauh dan belum sejajar dengan provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya. Tapi tidak tidak boleh minder. Ini masih bisa dikejar, asal serius. ASN jangan hanya menunggu perintah," kata Minsya T Djaling, Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit, Sabtu.

Penilaian itu disampaikan Minsya usai menjadi narasumber dalam pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan prima lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur.

Selain Minsya, ada dua narasumber lainnya yang dihadirkan dalam kegiatan ini yakni Sucie yang juga widyaiswara yang menyampaikan materi tentang revolusi mental dan Utari Riambarwati tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan dihadiri sekitar 50 peserta, khususnya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur.

Menurut Minsya, belum semua masyarakat dan ASN memahami reformasi birokrasi. Masih banyak orang terbiasa berpikir proyek tapi jarang berpikir norma, sikap dan etika.

ASN harus mengubah pola pikir dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kinerja melayani masyarakat. Jika semua perangkat daerah melakukan perubahan maka dampaknya akan kelihatan signifikan terhadap peningkatan pelayanan di birokrasi.

"ASN harus tanggap, inovatif dan berdaya saing. Kinerja individu akan menjadi penilaian kinerja organisasi. Seperti di Dinas Penanaman Modal ini, harus melayani publik dengan cepat, mudah dan murah. Tiap hari pimpinan harus menilai stafnya, tapi sudah seharusnya pula ASN sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya," kata Minsya.

Minsya memuji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur menggelar pelatihan itu sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawainya. Langkah ini bisa menjadi contoh bagi satuan organisasi perangkat daerah lainnya di Kotawaringin Timur dan daerah lain.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur, Johny Tangkere mengatakan, pihaknya sengaja menggelar kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatan kapasitas pelayanan publik.

Dia menyadari, instansi yang dipimpinnya ibarat etalase atau gambaran pertama ketika orang datang ke Kotawaringin Timur. Untuk itu perlu suasana nyaman, pelayanan mudah, murah, ramah dan cepat, sehingga bisa meningkatkan investasi dan ekonomi.

"Kami pelaksana layanan administrasi publik di bidang perizinan. Karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia karena kami memberikan pelayanan masyarakat sehingga dibutuhkan jiwa sebagai seorang pamong atau pelayan," ujar Johny.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran penting mewujudkan Kotawaringin Timur menjadi daerah tujuan investasi. Pelayanan publik harus bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor.

Jika pelayanan publiknya baik, jujur, mudah dan murah maka investasi akan masuk. Pelayanan yang diberikan harus pasti dan terjangkau serta memenuhi hak-hak masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus meningkatkan kinerja, apalagi semua jenis pelayanan perizinan harus dilimpahkan ke instansi ini. Seluruh pegawai diminta memahami konsep reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.