"Kekurangan guru di Kabupaten Kotim masih menjadi persoalan yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Akibatnya sebagian guru harus bekerja ekstra karena mengajar beberapa mata pelajaran di sejumlah kelas," katanya di Sampit, Munggu.
Menurut Rimbun, beban berat yang harus di emban guru itu tentunya berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.
"Kondisi seperti itu tidak bisa dibiarkan, pemerintah daerah harus segera mengatasinya dengan mencari solusi agar pendidikan kita tidak semakin terpuruk," katanya.
Kekurangan tenaga guru selama ini terjadi di wilayah pedalaman terutama untuk tingkat pendidikan sekolah dasar.
Rimbun mengungkapkan, tindakan yang paling tepat dan harus diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengangkatan tenaga kontrak, sebab jika harus menunggu pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) sangat tidak mungkin karena prosesnya terlalu lama, sementara kebutuhan guru sangat mendesak, terutama untuk wilayah pelosok Kabupaten Kotim.
"Kita DPRD sangat mendukung jika pemerintah daerah mau melakukan pengangkatan tenaga guru kontrak untuk memenuhi kekurangan tenaga pendisik," ucapnya.
Sedangkan soal gaji, menurut Rimbun, bisa disiasati dengan mengurangi kegiatan yang tidak begitu bermanfaat atau mengurangi tenaga kontrak di sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
Selain itu bagi tenaga guru kontrak yang sekarang sudah brrtugas dan tidak menjalankan tugasnya lagi dengan baik apalagi meminta untuk bertugas di kota itu harus dievaluasi.
"Selain itu juga guru yang sudah lama mengabdi dan belum diangkat menjadi ASN harus dari sekarang masukan dalam database, agar jika ada pengangkatan bisa langsung diangkat," demikian Rimbun.
