Barito Utara Sepakati UMK Rp2,7 Juta

id Disnakertrans barut, Tenggara Teweng, UMK

Ilustrasi (Istimewa)

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menyepakati upah minimum kabupaten tahun 2018 sebesar Rp2.724.654 per bulan atau naik dibandingkan tahun ini Rp2.506.351 per bulan.

"UMK tahun depan naik Rp218.303/bulan dan segera diusulkan untuk ditetapkan melalui peraturan Gubernur Kalteng," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Utara, Tenggara Teweng di Muara Teweh, Selasa.

Menurut Tenggara, kenaikan itu sangat realistis karena mengikuti kondisi perekonomian daerah yang makin baik.

Usulan UMK 2018 itu disepakati dalam sidang pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah pengusaha dan lembaga perlindungan pekerja setempat.

"Jika UMK tersebut sudah ditetapkan maka akan kami sosialisasikan kepada pihak perusahaan dan masyarakat," katanya.

Pemerintah di kabupaten pedalaman Sungai Barito juga meminta penetapan UMK 2018 tersebut harus sinergis dan tidak menyalahi dengan peraturan yang berlaku.

Tenaga kerja, katanya, merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang tentunya harus mendapatkan perhatian baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

"Diharapkan dalam penetapan upah ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan," katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah tentunya tidak akan memaksakan pihak pengusaha maupun para investor untuk memberikan upah setinggi-tingginya kepada karyawan atau pekerja.

Dalam penetapan upah di kabupaten yang kaya akan sumber daya alam berupa tambang batubara dan kayu ini tentunya sudah dilakukan penelitian, survei dan kesepakatan pihak terkait baik pemerintah, pengusaha maupun lembaga perlindungan pekerja.

"Pemerintah tidak ingin mendengar adanya pengaduan atau keluhan ada pengusaha memberikan upah di bawah kesepakatan yang ditetapkan ini," katanya.

Pewarta :
Editor: Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar