Program Pembangunan Tahun Jamak Bebani APBD Kotim

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli berpendapat program pembangunan dengan sistem anggaran tahun jamak harus dihindari karena akan membebani APBD.

"Program tahun jamak membebani, karena APBD jadi terlalu banyak menanggung biaya bahkan hingga tahun anggaran 2021," katanya di Sampit, Rabu.

Menurut Jhon, terbebaninya APBD Kotawaringin Timur terjadi karena program proyek tahun jamak yang di anggarkan sejak 2016 tersebut tidak dapat terlaksana akibat terbentur dengan aturan yang ada di pemerintah pusat.

Program proyek yang tidak dapat terlaksana tetsebut sebaguan besar adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian daerah pedalaman.

Keandalanya adalah belum keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga anggaran yang telah kita siapkan tidak dapat terserap sampai sekarang, katanya.

Dengan belum adabya kejekasan dan kepastian pelaksanaan program tersebut, Jhon mengaku tidak sepakat jika ada program proyek tahun jamak baru yang ingin diusulkan eksekutif, karena akan menambah beban APBD ke depan.

Jika pemerintah daerah banyak memprogramkan kegiatan pembangunan tahun jamak maka apa yang menjadi keinginan masyarakat melalui hasil reses dan Musrenbang tidak akan terakomodasi.

Jhon mengungkapkan, di 2018 nanti diperkirakan APBD Kotawaringin Timur akan tersedot sekitar Rp210 miliar untuk proyek tahun jamak. Sementara jika dihitung sampai tiga tahun ke depan APBD akan tersedot sampai Rp500 miliar.

"Itu anggaran untuk proyek tahun jamak saja, kalau ditambah dengan program proyek tahun jamak yang baru lagi tentunya akan lebih banyak lagi, untuk itu kami tidak sepakat dengan wacana pengajuan baru," ucapnya.

Jhon yakin jika banyak proyek tahun jamak, maka akan banyak kegiatan untuk penataan lingkungan masyarakat tidak akan terlaksana, akibat tersedot banyak untuk tahun jamak.

"Kami akan pertimbangkan jika ada usulan program proyek tahun jamak baru karena kami tidak ingin anggaran kita tersedot untuk proyek tahun jamak," ungkapnya.

Program proyek tahun jamak baru sebatas wacana, di mana pemerintah daerah ingin mengusulkan penataan Jalan Tjilik Riwut Sampit, namun sampai saat ini soal itu belum diajukan secara resmi ke DPRD.