Legislator Minta Pemkab Kotim Serius Tangani Kemiskinan

Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dani Rakhman meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih serius dalam menangani dan menekan angka kemiskinan di wilayah itu.

"Penekanan Angka kemiskinan sudah menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021. Untuk itu penanganannya harus dilakukan secara serius dan maksimal agar rencana itu terealisasi secara nyata," katanya di Sampit, Rabu.

Menurut Dani, dalam dokumen RPJMD bahwa salah satu yang ditargetkan penurunan angka kemiskinan, maka dari itu salah satunya dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kotawaringin Timur itu menilai, program dua tahun berjalan ini dianggap masih belum mampu menggambarkan komitmen untuk pemberantasan kemiskinan apalagi jika melihat kebijakan keuangan daerah yang banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan didaerah yang belum menyentuh kepada masyarakat.

"Tidak kalah penting mesti digambarkan juga selama lima tahun ke depan strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi, yang akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, dan akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan," katanya.

Dani mengungkapkan, penanggulangan kemiskinan termasuk dalam program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini menempati nomor dua setelah infrastruktur dalam sembilan program prioritas daerah 2016-2020.

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi target pemerintah daerah tetapi juga target nasional.

Dalam RPJMN 2014-2019 kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari kondisi 2014 sebesar 10,96 persen.

"Dengan penanganan yang serius diharapkan angka kemiskinan di Kotawaringin Timur bisa lebih di tekan. Dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Dani juga meminta agar pemerintah daerah untuk memperbanyak membuka lapangan pekerjaan baik itu di instansi pemerintahan maupun melalui pihak swasta.