Peningkatan Prasarana Sekolah Kotim Tak Terakomodir di APBD?

id dprd kotim, sutik, prasarana sekolah

Peningkatan Prasarana Sekolah Kotim Tak Terakomodir di APBD?

Ini Kondisi ruangkelas darurat SDN-2 Desa Parebok, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibat ruang kelas hanya berdinding bambu, atap seng bekas dan lantai dari sabut dan tempurung kelapa, kegiata belaja

Sampit (Antara Kalteng) - Program peningkaran sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah terancam tidak terakomodir dalam RAPBD 2018 yang banyak membiayai program tahun jamak sektor selain pendidikan.

Anggota Komisi III DPRD Kotim, Sutik di Sampit, Jumat mengatakan tiga tahun ke depan program proyek tahun jamak yang harus ditanggung APBD angkanya mencapai Rp1,3 triliun, dan setiap tahunnya pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya ratusan miliar.

Dikatakan, sebetulnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah pelosok sangat dibutuhkan, namun karena pemerintah tidak menghendaki itu akibatnya menjadi terabaikan.

"Pada tahun anggaran 2018 anak didik di pelosok dininta unyuk lebih bersabar meski kurang guru, kurang ruang kelas, sekolah bocor, dan masih banyak lagi kendala lainnya harus di hadapi sekolah di pelosok," katanya.

Sutik mengatakan, masih ada kesempatan untuk memperjuangkan anggaran pendidikan di tambah agar kebytuhan sektor pendidikan nantinya bisa terpenuhi, yakni saat pembahasan RAPBD memasuki tahapan kompilasi.

"Susahnya memperjuangkan anggaran pendidikan untuk bisa ditambah karena dari total RAPBD 2018 sebesar Rp1,6 triliun, Rp860 milaiar diantaranya dipergunakan untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai dan lainnya," terangnya.

Meski demijian Sutik bersama anggota Komisi III DPRD Kotawaringib Timur lainnya mengaku akan memperjuangkan penambahan anggaran pendidikan pada rapat kompilasi anggaran nanti.

"Kita lihat saja nanti, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebutuhan mendesak jadi harus di prioritaskan, dan apabila perlu dari beberapa program proyek tahun jamak itu harus dikorbankan," ucapnya.

Sutik memubta kepada pemerintah daerah itu untuk melihat fakta di lapangan, kalau sektor pendidikan memang benar-benar harus mendapat perhatian serius.