KPU Kalteng Hanya Akui 1 DPW PPP

Palangka Raya (Antara Kalteng) - KPU Kalimantan Tengah saat ini hanya bisa mengakui dan menerima berkas pendaftaran Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepengurusan Ketua DPW Kalteng Awaluddin Noor yaitu DPP ketua umumnya Muhammad Romahurmuziy.

"Kepengurusan PPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) sampai saat ini masih dibawah naungan Romahurmuziy, itu dasar KPU mengakui," kata Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar`i di Palangka Raya, Jumat.

Walau masih ada proses peradilan terkait kepengurusan PPP, dan nantinya ada keputusan akhir berkekuatan tetap, ya mungkin itu yang diterima KemenKum-HAM. KPU rujukannya tetap pada keputusan KemenKum-HAM.

Syar`i berharap agar polemik kepengurusan partai politik tidak mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018. Sebab, KPU Kalteng pernah sempat mengalami kesulitan karena polimik kepengurusan Parpol.

"Mudah-mudahan tidak terjadi lah seperti Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng, karna itu menyulitkan. Intinya, sampai sekarang ini kepengurusan PPP yang diakui KPU versi Romahurmuziy. Itu yang terdaftar di Kemenkum-HAM," ucapnya.

Informasi yang beredar, Kepengurusan PPP versi Djan Faridz menerbitkan surat keputusan penunjukan Bambang Suryadi sebagai Ketua DPW PPP Kalteng. Penerbitan SK tersebut terbilang mengejutkan karena Bambang Suryadi juga merupakan Ketua Dewan pakar DPW PPP versi Romahurmuziy.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPW PPP Kalteng versi Romahurmuziy, Syamsul Hadi mengatakan polemik dua kepengurusan PPP dari proses hukum sampai Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) telah selesai. Bahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy.

"Sepertinya ada desain, yang penting `ngerecokin`. Tapi bagi kita, kita anggap `Anjing Menggonggong, Kafilah berlalu`. Kalau mengenai pak Bambang, ya tentu kita akan menganggap sudah tidak PPP lagi. Itu saja," kata Syamsul.