Nah! Legislator Ini Minta Pemkab Kotim Tangani Kelangkaan Gas LPG

id DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Khalik, Gas LPG

Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Abdul Khalik. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Abdul Khalik meminta pemkab setempat untuk mengatasi kelangkaan gas LPG tabung 3kg.

"Selain langka, gas LPG tabung 3kg harganya naik menjadi Rp30.000 hingga Rp40.000/tabung. Dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya Rp18.000 hingga Rp20.000/tabung," katanya di Sampit, Rabu.

Menurut Khalik, masih belum diketahui secara pasti pemicu kelangkaan dan naiknya harga gas LPG subsidi tabung 3 kg terasebut.

Butuh campur tangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, sebab sekarang mejelang perayaan Natal dan Tahun baru 2017-2018 kebutuhan gas LPG akan meningkat.

"Meskipun sekarang kewenangan untuk Dinas Pertambangan dan Energi sudah ditarik ke pemerintah provinsi, namun kami juga mengharapkan pemerintah kabupaten melalui UPT Dinas yang terbentuk bisa mengawasi penjualan dan distribusi LPG ini, karena penjualan dilapangan sudah melampaui kewajaran," katanya.

Khalik mengaku beberapa waktu lalu dirinya bersama jajaran Polsek Parenggean melakukan peninjauan ke lapangan, alhasil ternyata masih banyak penjual LPG tidak tahu aturan dengan menjual LPG diatas kewajaran.

"Pada prinsipnya ini memang harus ada intervensi dari pemerintah soal harga, dan parahnya lagi pemain LPG ini harus diusut karena ini menjadi persoalan bagi banyak orang, masyarakat yang jadi korban kalau kita terlambat menyelesaikannya dilapangan," ucapnya.

Ditegaskannya bahwa naiknya harga LPG menjelang akhir tahun ini sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya pas-pasan.

Terlebih yang kemampuannya hanya mampu membeli tabung gas LPG 3 kilogram. Maka dari itu pengawasan dilapangan wajib dilakukan pemerintah daerah. Apalagi program konversi ke gas ini adalah program pemerintah tentunya harus dikawal.

"Program konversi dari minyak tanah ke gas merupakan program pemerintah jadi ketika masyarakat sudah mulai beralih ke gas jangan dibiarkan begitu saja, harus dikawal mulai dari ketersediaan gas hingga kepada harga eceran tertinggi dilapangan," demikian Khalik. 

Pewarta :
Editor: Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar