Sebelas Warga Kotim Korban Penipuan Perekrutan Pegawai

Sampit (Antara Kalteng) - Sebelas warga mendatangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, diduga menjadi korban penipuan bermodus perekrutan pegawai kontrak.

"Mereka datang menanyakan soal perekrutan itu. Kami sampaikan bahwa saat ini belum ada perekrutan tenaga kontrak, kalau seperti itu kan bisa jadi penipuan karena memang tidak ada pengangkatan pegawai," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Rihel di Sampit, Kamis.

Sebelas warga yang diduga menjadi korban penipuan itu mempertanyakan nasib mereka yang sudah dijanjikan menjadi pegawai kontrak. Kedatangan mereka inilah yang kemudian membuat masalah ini terbongkar.

Berdasarkan pengakuan mereka, setiap orang menyerahkan uang berkisar Rp1,5 juta hingga Rp5 juta kepada seorang oknum pegawai setempat. Total uang yang diserahkan sebelas pencari kerja tersebut Rp43,5 juta. Ada yang menyerahkan uang secara langsung, ada pula melalui perantara.

Uang tersebut sebagai "pelicin" supaya diterima menjadi pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Padahal ternyata, saat ini dinas tersebut tidak ada melakukan perekrutan pegawai kontrak.

Klarifikasi belum bisa dilakukan karena oknum pegawai penerima uang tersebut sudah beberapa hari tidak diketahui keberadaannya. Pencari kerja pun akhirnya kebingungan dan khawatir mereka jadi korban penipuan.

Rihel yang menerima kedatangan sebelas pencari kerja itu, kaget karena baru mengetahui kejadian itu. Terkait masalah ini, Rihel memberi masukan penyelesaian secara kekeluargaan atau dibawa ke ranah hukum.

"Kami menyerahkan kepada mereka untuk menempuh cara yang mana. Yang jelas, ini tindakan oknum dan dia harus bertanggung jawab. Saat ini kami tidak ada perekrutan pegawai," tegas Rihel.

Rihel meminta masyarakat lebih waspada dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Jika ada informasi penerimaan pegawai kontrak, hendaknya dikonfirmasi dulu ke instansi terkait untuk memastikan kebenarannya.

Masyarakat diminta tidak percaya dengan calo, apalagi diminta membayar jutaan rupiah. Proses perekrutan pegawai dilakukan secara terbuka dan tanpa ada pungutan.