Salah satu proyek bermasalah adalah pembangunan Jembatan Jingah di Kabupaten Barito Utara yang anggarannya sekitar Rp29 miliar kemungkinan tidak akan selesai tepat waktu, kata Saidina saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalteng tahun anggaran 2017 di Palangka Raya, Selasa.
"Paling lambat pembangunan jembatan tersebut tanggal 26 Desember 2017. Tapi saya melihat pelaksanaan pembangunannya baru sekitar 90 persen. Itu salah satu temuan kita di lapangan," tambahnya.
Inspektur Kalteng ini menegaskan berbagai temuan tersebut bukan untuk menghakimi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) selaku pelaksana dan penanggung jawab proyek, melainkan upaya peringatan dini agar tidak terjadi hal-hal yang menyalahi aturan.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng di tahun 2018 berkomitmen mensinergikan berbagai program agar semakin berkualitas. Selain itu, meningkatkan integritas para pejabat publik dalam bekerja.
"Integritas itu terbagi dua, yakni integritas terhadap diri sendiri dan penegakan aturan. Merubah sikap mental, pola pikir atau semacam hijrah menuju yang lebih baik," kata Saidina.
Rapat koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Kalteng tahun anggaran 2017 tersebut dibuka oleh Asisten II Pemprov Kalteng, dan turut dihadiri sekaligus menjadi narasumber yakni Plt Inspektur IV Jendral Kementerian Dalam Negeri Bambang Sucahyo, dan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Herman Hermawan.
"Provinsi Kalteng terpilih menjadi juara tiga tingkat Nasional yang menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini tentunya menjadi prestasi dan ledepan kita juga akan mengejar berbagai prestasi-prestasi lainnya," demikian Saidina.
