SOPD Kotim Dituntut Bekerja Keras Tingkatkan Pendapatan

id apbd kotim, sekda kotim, halikinnor

SOPD Kotim Dituntut Bekerja Keras Tingkatkan Pendapatan

Plt Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antara Kalteng) - Satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, dituntut bekerja lebih keras dalam meningkatkan pendapatan pada 2018 karena target cukup tinggi.

"Seharusnya APBD 2018 turun karena pendapatan melalui dana perimbangan dan DAU (dana alokasi umum) turun secara nasional. Saat pembahasan anggaran, pendapatan dipatok Rp1,4 triliun, tapi saya dorong menjadi Rp1,7 triliun. Saya yakin bisa, tapi tentu semua harus bekerja keras," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Halikinnor di Sampit, Senin.

Dalam APBD 2018 yang telah disahkan akhir November lalu, pendapatan ditarget Rp1,7 triliun lebih, belanja sebesar Rp1,7 triliun lebih, defisit Rp72 miliar atau 4,27 persen, sedangkan penerimaan sebesar Rp88 miliar.

Pemerintah daerah berencana menutupi defisit dari penerimaan pembiayaan melalui sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2017 atau dapat dilakukan kebijakan lainnya yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait tingginya target pendapatan, Halikinnor optimistis bisa dicapai karena potensinya masih cukup besar. Untuk itulah seluruh satuan organisasi perangkat daerah diminta menggali potensi pendapatan yang selama ini belum optimal.

Masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan, seperti pajak bumi dan bangunan serta sektor lainnya. Selain menggali sumber pendapatan baru, penghematan juga harus dilakukan.

"Penggunaan anggaran harus selektif. Mudah-mudahan target bisa tercapai. Kita masih perlu banyak dana. Untuk program multiyears saja perlu Rp700 miliar lebih," kata Halikinnor.

Halikinnor menyebutkan, APBD Kotawaringin Timur merupakan yang terbesar di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah akan terus bekerja keras, apalagi sudah menargetkan APBD tahun 2019 nanti mampu mencapai lebih dari Rp2 triliun.