Pemprov Kalteng Ajak DPRD Bersinergi dalam Selesaikan 7 Raperda

id Kalteng, gubernur kalteng nikah, sigianto sabran, dprd kalteng, selesaikan tujuh raperda, Mugeni

Pemprov Kalteng Ajak DPRD Bersinergi dalam Selesaikan 7 Raperda

Ilustrasi - (Istimewa)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan sinergitas kerja sama dengan DPRD setempat dalam proses penyelesaian tujuh raperda pada tahun 2018.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Plt Sekda Kalteng, Mugeni saat rapat paripurna ke-1 masa Persidangan I tahun 2018 di gedung DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Senin.

"Sebenarnya ada 25 materi raperda yang akan dibahas sesuai dengan program pembentukan perda tahun 2018, namun dari semua itu, tujuh diantaranya dinyatakan prioritas dan harus selesai di tahun ini," ucap Mugeni.

Tujuh raperda prioritas tersebut, yakni tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalteng, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalteng, tentang Perubahan Ketiga Atas Perda nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 4 tahun 3016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

"Mewujudkan tekat bersama agar tetap optimal penyelenggaraan pembahasan raperdanya. Kami dari Pemprov Kalteng akan selalu optimal mendukung dan membantu DPRD Kalteng menyelesaikan pembahasan tujuh raperda tersebut," kata Mugeni.

Pada tahun 2017, Pemprov bersama DPRD Kalteng telah menyelesaikan sekaligus menetapkan lima materi raperda. Hal tersebut berkat koordinasi yang baik antar dua lembaga, sehingga materi produk hukum daerah tersebut bisa terselesaikan sesuai jadwal.

Plt Sekda Kalteng ini mengatakan segala kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk diperhatikan. Sebut saja pendidikan, jaminan sosial, rasa aman dan hidup sejahtera. Semua itu, lanjutnya, tugas pemerintah untuk memenuhinya.

"Maka dari itu, perlu peningkatan kinerja dan selalu bersinergi supaya yang menjadi tugas bisa terlaksana dengan baik," kata Mugeni.