'Suhu Politik Boleh Panas Tapi Hati Jangan'

id dprd kalteng, abdul razak, pilkada serentak,

'Suhu Politik Boleh Panas Tapi Hati Jangan'

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak. (Foto Antara Kalteng/Jaya Wirawana Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak mengingatkan suhu politik menjelang pemilihan Kepala Daerah di 11 Kabupaten/kota boleh memanas, namun jangan sampai hati ikut panas karena akan berdampak pada persatuan dan kesatuan.

Apabila terindikasi tiga wilayah rawan konflik saat pelaksanaan Pilkada tentunya semua pihak bersama aparat keamanan harus bersatu padu melakukan pencegahan, kata Razak di Palangka Raya, Selasa.

"Mudah-mudahan yang rawan itu dibuat tidak rawan. Tentunya memang perlu kesadaran dari seluruh elemen masyarakat bahwa berlangsungnya Pilkada dengan lancar dan sukses merupakan tanggungjawab bersama," tambahnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mengharapkan agar pada saat pelaksanaan Pilkada di 11 Kabupaten/Kota se-Kalteng, tidak mempersoalkan suku, agama dan ras (SARA) maupun golongan dalam menentukan pilihan.

Dia mengatakan semua calon yang maju di Pilkada tentunya warga negara Indonesia yang ingin mengabdikan hidupnya melayani masyarakat, sehingga dalam menentukan pilihan tidak perlu melihat latarbelakang SARA.

"Kita ini kan satu, jadi rasa kebersamaan harus tetap dipupuk. Jangan karena pilkada terjadi hal-hal yang tentunya tidak ingin kita rasakan terjadi. Suhu politik naik itu wajar, di daerah manapun itu. Tapi hati jangan ikutan panas," kata Razak.

Sebelumnya, Polda Kalimantan Tengah mendeteksi dari 11 Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kalteng dan ada tiga yang rawan konflik karena tingkat fanatisme masyarakat terhadap pasangan calon sangat tinggi.

Wakil Kapolda Kalteng Kombes Pol Dedi Prasetyo mengatakan tiga daerah rawan konflik tersebut yakni Kabupaten Kapuas dan Gunung Mas serta Murung Raya, sehingga berbagai upaya pencegahan dan antisipasi telah dipersiapkan dan dilakukan.

"Kota Palangka Raya juga sebenarnya termasuk rawan, tapi masyarakatnya sangat majemuk. Jadi, hasil pemetaan kita tiga kabupaten itu yang lebih rawan dan selalu diwaspadai serta diantisipasi agar tidak terjadi saat pilkada," kata Dedi.