Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berupaya membangun infrastruktur di kawasan pedalaman, khususnya 14 desa yang hingga kini belum bisa ditembus melalui jalur darat.
"Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusinya. Salah satu penyebabnya memang masalah rumitnya geografis," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur, H Burhanudin di Sampit, Selasa.
Kotawaringin Timur terdiri atas 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dari jumlah tersebut, masih ada 14 desa di sejumlah kecamatan, belum bisa diakses melalui jalur darat sehingga masyarakatnya masih mengandalkan transportasi sungai.
Desa-desa tersebut umumnya berada di kawasan Utara karena geografisnya yang memang rumit. Selain itu, juga ada pula yang terletak di dua kecamatan yang berada di seberang pusat kota Sampit yakni Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.
Sebanyak 14 desa yang belum ditembus melalui jalan darat tersebut adalah Desa Setiruk, Batuah, Terantang Hilir, Terantang, Ganepo, Tumbang Getas, Tumbang Turung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Saluang, Tumbang Ramei, Buntut Nusa, Tumbang Gagu dan Rantau Suang.
Saat ini pemerintah daerah sedang mendata kebutuhan dasar desa, namun pendataan belum tuntas 168 desa. Data tersebut untuk mengetahui secara rinci tentang kondisi desa dan infrastruktur apa saja yang masih dibutuhkan.
Setelah data terkumpul, akan dipilah mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, akan diusulkan peningkatan atau pembangunan infrastruktur tersebut, seperti pembangunan di bidang infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya.
"Kami meminta kepala desa membantu pendataan itu, tapi kami melihat respons sebagian kepala desa belum maksimal. Tanpa data, maka kita akan sulit membangun negara ink dari pinggiran sesuai arahan presiden. Kalau desa kuat maka daerah akan kuat," kata Burhanudin.
Burhanudin menyarankan pemerintah desa, khususnya yang desanya belum bisa ditembus melalui jalur darat untuk mendata alternatif lokasi yang bisa dijadikan badan jalan yang statusnya tidak masuk kawasan hutan. Jika dana pemerintah daerah belum memiliki dana cukup, maka diusulkan meminta bantuan ke perusahaan besar swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Berita Terkait
Pemko Palangka Raya hubungkan dua kelurahan terisolir dengan jembatan gantung
Rabu, 17 Januari 2024 18:49 Wib
Legislator Kalteng sebut masih ada daerah terisolir di provinsi ini
Kamis, 26 Oktober 2023 13:49 Wib
PMI Kobar sisir warga desa terisolir karena banjir
Selasa, 1 November 2022 5:50 Wib
Penyebab seribuan kepala keluarga di Cidaun-Cianjur terisolir
Sabtu, 25 Desember 2021 23:16 Wib
DPRD Kalteng: Jalan rusak buat satu sekolah di Palangka Raya terisolir
Senin, 13 Desember 2021 13:54 Wib
Legislator Kapuas minta pembangunan infrastruktur utamakan buka wilayah terisolir
Selasa, 16 Februari 2021 16:37 Wib
Helikopter BNPB distribusikan bantuan Pemprov Kalteng ke daerah terisolir
Kamis, 17 September 2020 9:02 Wib
Bupati Lamandau datangi desa terisolir banjir
Sabtu, 11 Juli 2020 15:43 Wib