Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berupaya membangun infrastruktur di kawasan pedalaman, khususnya 14 desa yang hingga kini belum bisa ditembus melalui jalur darat.
"Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusinya. Salah satu penyebabnya memang masalah rumitnya geografis," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotawaringin Timur, H Burhanudin di Sampit, Selasa.
Kotawaringin Timur terdiri atas 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dari jumlah tersebut, masih ada 14 desa di sejumlah kecamatan, belum bisa diakses melalui jalur darat sehingga masyarakatnya masih mengandalkan transportasi sungai.
Desa-desa tersebut umumnya berada di kawasan Utara karena geografisnya yang memang rumit. Selain itu, juga ada pula yang terletak di dua kecamatan yang berada di seberang pusat kota Sampit yakni Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.
Sebanyak 14 desa yang belum ditembus melalui jalan darat tersebut adalah Desa Setiruk, Batuah, Terantang Hilir, Terantang, Ganepo, Tumbang Getas, Tumbang Turung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Saluang, Tumbang Ramei, Buntut Nusa, Tumbang Gagu dan Rantau Suang.
Saat ini pemerintah daerah sedang mendata kebutuhan dasar desa, namun pendataan belum tuntas 168 desa. Data tersebut untuk mengetahui secara rinci tentang kondisi desa dan infrastruktur apa saja yang masih dibutuhkan.
Setelah data terkumpul, akan dipilah mana saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, akan diusulkan peningkatan atau pembangunan infrastruktur tersebut, seperti pembangunan di bidang infrastruktur kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya.
"Kami meminta kepala desa membantu pendataan itu, tapi kami melihat respons sebagian kepala desa belum maksimal. Tanpa data, maka kita akan sulit membangun negara ink dari pinggiran sesuai arahan presiden. Kalau desa kuat maka daerah akan kuat," kata Burhanudin.
Burhanudin menyarankan pemerintah desa, khususnya yang desanya belum bisa ditembus melalui jalur darat untuk mendata alternatif lokasi yang bisa dijadikan badan jalan yang statusnya tidak masuk kawasan hutan. Jika dana pemerintah daerah belum memiliki dana cukup, maka diusulkan meminta bantuan ke perusahaan besar swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Pemkab Kotim Berupaya Buka Akses 14 Desa Terisolir
Transportasi sungai masih menjadi andalan sebagian masyarakat Kotim yang desanya belum bisa diakses melalui jalan darat. (Foto Antara Kalteng/Norjani)
