Perusahaan Harus Berkontribusi Pembangunan Palangka Raya

id DPRD Kota, Alfian Batnakanti, Perusahaan swasta di palangka raya

Perusahaan Harus Berkontribusi Pembangunan Palangka Raya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Keberadaan perusahaan swasta yang ada di Palangka Raya harus mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan masyarakat, melalui penyaluran pemanfaatan dana pertanggungjawaban sosial atau "CSR".

"Kami minta perusahaan yang ada, secara berkelanjutan menyalurkan dana CSR untuk membantu pembangunan kota," kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota, Alfian Batnakanti di Palangka Raya, Senin.

Di antara kontribusi tersebut seperti peningkatan infrastruktur lingkungan, peningkatan perekonomian, program sosial, pendidikan, lingkungan maupun peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui berbagai pelatihan.

Penggunaan dana CSR dalam pembangunan daerah merupakan kewajiban perusahaan. Penyaluran CSR juga merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat.

Dia pun meminta perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam menyalurkan program CSR agar semakin tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah.

Pada dasarnya memang program CSR telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Namun, apabila tidak di barengi dengan kenyataan dan tanggung jawab hingga terkesan menjalankan sendiri, maka percuma saja.

Banyak kegiatan CSR yang bisa dikembangkan pada masa mendatang di daerah ini. Contohnya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi, serta pertanian dan kehutanan.

Program CSR secara tidak langsung membantu, dan bahkan dapat memperkuat program pemerintah yang memiliki keterbatasan. Untuk itu, perusahaan diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah manakala hendak memanfaatkan dana CSR bagi pembangunan di daerah tersebut.

"Kami hanya ingin ada keseimbangan antara peran pemerintah kota perusahaan dalam membangun ibu kota provinisi ini," katanya.

Di sisi lain pemerintah kota juga diminta mendata seluruh perusahaan yang ada dan memastikan semuanya menyalurkan dana CSR secara benar dan tepat sasaran.