Tidak Ada Pungutan Komite di SMPN 1 Kurun

id smpn 1 gumas, pungli komite sekolah

Tidak Ada Pungutan Komite di SMPN 1 Kurun

Kepala SMPN 1 Kurun, Ina Marita. (Istimewa)

Kuala Kurun (Antaranews Kalteng) – Adanya kabar miring atau tudingan berkaitan pungutan yang dilakukan Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kurun Kabupaten Gunung Mas(Gumas) pada tahun pelajaran 2017-2018 kepada orang tua/wali peserta didik, dibantah keras pihak sekolah tersebut.

"Di sini saya tegaskan kepada semua pihak, baik itu orang tua/wali maupun masyarakat, bahwa di sekolah ini tidak ada pungutan komite, apalagi yang dikelola oleh pihak sekolah," tegas Kepala SMPN 1 Kurun Ina Marita kepada Antara Kalteng, Senin (15/1/18).

Ia mengatakan, berdasarkan keputusan antara orang tua/wali dan pengurus komite sekolah, disetujui bahwa yang ada itu adalah pihak komite menerima sumbangan dari orang tua atau wali peserta didik yang ingin menyumbang. Apabila ada yang tidak menyumbang, itu tidak dipermasalahkan.

"Dari rapat komite sekolah, kita sepakati bahwa pihak orang tua/wali peserta didik memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan yang tidak mampu, tidak ada keharusan," katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan rapat komite sekolah tersebut, lanjut dia, juga dilakukan pembubaran pengurus komite yang lama, dan membentuk pengurus komite baru, yang sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Pengurus komite sekolah periode tahun pelajaran 2017/2018-2020/2021, yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat orang tua/wali peserta didik, yakni Ketua Pdt Yakobus Ibrahim, Sekretaris yakni Sipet, dan Bendahara adalah Rima," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan terbentuknya pengurus komite sekolah yang baru tersebut, diharapkan akan mampu bekerja sama dengan pihak sekolah, dan mampu menjadikan sekolah tersebut lebih berprestasi dan bermutu dalam rangka mencerdaskan generasi muda.

"Kita ingin mewujudkan peserta didik yang berprestasi, disiplin, berkarakter dan bertakwa sebagai visi sekolah. Tentunya, ini harus didukung oleh orang tua/wali, masyarakat, pemerintah dan semua pihak," demikian Ina Marita.