"Kedatangan Pak Jhon Krisli bersama Pak Maryono tadi malam karena kami undang dalam rangka untuk menggali lebih jauh informasi terkait isu mahar politik di Pilkada Palangka Raya 2018 yang menjadi perbincangan masyarakat beberapa hari terakhir, ini" kata Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, Rabu.
Meski demikian, dari hasil pertemuan tersebut Panwaslu Kota Palangka Raya belum dapat memastikan apakah dugaan adanya mahar politik tersebut dapat diproses lebih lanjut.
"Kami belum bisa simpulkan karena harus pleno untuk menentukan apakah informasi ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kami juga akan konsultasikan dulu ke Bawaslu Provinsi dan Pusat terkait masalah ini," katanya.
Jhon Krisli-Maryono merupakan bakal calon yang gagal mencalonkan diri di Pilkada Kota Palangka Raya 2018 karena tak mendapat perahu untuk mendaftar dan mengaku pernah menyetorkan mahar politik ke oknum Partai Gerindra . Namun karena gagal maju di Pilkada Kota, Jhon Krisli masih menunggu pengembalian sisa tarif biaya atau uang mahar yang pernah disetorkan ke oknum di partai itu.
Jhon Krisli bersama Maryono saat mendatangi undangan Panwaslu Kota Palangka Raya, pada Selasa malam mengatakan dari Rp500 juta yang telah disetorkan kepada oknum anggota Gerindra masih ada Rp150 juta yang belum dikembalikan kepadanya.
"Pada proses pencalonan lalu kami serahkan ke Gerindra Rp500 juta. Tanggal 12 Januari sudah dikembalikan Rp150 juta dan disusul lagi pengembalian Rp200 juta. Jadi tinggal Rp150 juta. Kita menunggu uang pengembalian itu," katanya.
Jhon Krisli yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu menerangkan, awalnya dirinya dan Maryono berencana mengikuti pertarungan Pilkada di Kota Palangka Raya menggunakan perahu Gerindra dan PPP.
Awalnya, Partai Gerindra yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Palangka Raya itu mengenakan tarif Rp1,5 miliar dan PPP yang memiliki dua kursi minta Rp1 miliar.
Lebih lanjut Jhon mengatakan, dalam perkembangannya pengurus parpol mengajukan persyaratan tambahan meminta agar calon membuat atau menyiapkan rekening bersama sebesar Rp6 miliar.
"Awalnya permintaan yang mereka ajukan disetujui. Namun karena adanya perubahan yang kami anggap tidak rasional, maka kami tidak kabulkan permintaan mereka. Namun, saat itu uang saya sudah masuk Rp500 juta," katanya.
Meski demikian, Jhon Krisli bersama Maryono tidak menampik pada pelaksanaan Pilkada atau pun politik tetap memerlukan biaya. Namun, menurut dia, biaya yang dikeluarkan paslon untuk pembiayaan politik harus tetap rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.
