Status Banjir Kotim Dinaikkan Menjadi Tanggap Darurat

id status banjir,sampit,kotim,tanggap darurat,hujan

Status Banjir Kotim Dinaikkan Menjadi Tanggap Darurat

Pemkab Kotim menetapkan status penanggulangan bencana banjir dinaikkan dari siaga menjadi tanggap darurat, Senin (22/1/2018). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Status tanggap darurat bencana banjir ini diberlakukan hingga 7 Februrari nanti...
Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, menaikkan status penanggulangan bencana banjir dari siaga darurat menjadi tanggap darurat karena banyak korban banjir yang harus dibantu.

"Status tanggap darurat bencana banjir ini diberlakukan hingga 7 Februrari nanti. Dengan peningkatan status ini, maka pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada korban banjir," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Timur, Muhammad Yusuf di Sampit, Senin.

Peningkatan status itu ditetapkan dalam rapat gabungan yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD H Supriadi, Kasdim 1015 Sampit Mayor Inf Amar Nasution?dan Kasat Binmas Polres Kotawaringin Timur AKP JM Kusaini.

Rapat juga mendengarkan paparan dari BMKG Haji Asan Sampit, Dinas Sosial dan Bagian Hukum.

BMKG Stasiun Haji Asan Sampit memprediksi, pada akhir Januari sampai awal Februari ada kemungkinan peningkatan curah hujan di Kotawaringin Timur. Bahkan hingga 24 Januari masih ada potensi hujan lebat dan angin kencang.

Curah hujan tinggi diperkirakan terjadi hingga Maret sehingga masih berpotensi terjadi banjir. Karena itulah pemerintah daerah masih harus tetap waspada agar tidak terlambat dalam memberi bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan data, banjir sebulan terakhir melanda 19 desa di tujuh kecamatan dan saat ini masih ada tiga desa yang terendam banjir. Banjir juga menyebabkan 1.300 kepala keluarga yang terdampak banjir dan satu anak meninggal dunia.

Saat ini sudah ada sembilan perusahaan yang memberikan bantuan kepada korban banjir. Pemerintah daerah akan memberikan bantuan karena masih banyak korban banjir yang belum mendapatkan bantuan.

Wakil Ketua DPRD H Supriadi mengatakan, pihaknya setuju penetapan status tanggap darurat. Jika kekurangan dana untuk korban bencana, DPRD siap membantu membahas dan menyetujui dana tambahan.

"Penyaluran bantuan secepatnya dan tepat sasaran. Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat. Bantuan dari pihak swasta hanya penunjang," kata Supriadi.

Dia meminta instansi terkait segera mendata korban banjir serta rumah dan bangunan lain yang rusak akibat banjir. Dinas Kesehatan diminta mendata dan melayani korban banjir dengan baik karena biasanya berbagai jenis penyakit bermunculan setelah banjir.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Yunus mengatakan stok bantuan beras masih tersedia, termasuk stok lain seperti 294 sarden dan 50 dus mi. Jika masih dibutuhkan, bantuan masih bisa diusulkan.

"Yang penting syarat-syarat yang diharuskan sudah terpenuhi. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu, makanya harus hati-hati," kata Yunus.

Pemerintah daerah terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Posko juga terus disiagakan di tingkat kabupaten dan kecamatan.