Palangka Raya (Antaranes Kalteng) Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan akan memecat kader partainya yang berani melakukan praktik jual beli rekomendasi untuk maju ke Pilkada serentak tahun 2018 ini.
"Bagi siapa saja kader partai yang berani melakukan praktik jual beli rekomendasi akan kita berikan sanksi pemecatan. Baik itu kader di daerah maupun pengurus yang berada di DPP sekalipun," kata Hasto Kristianto di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/1/18) malam.
Dia mengatakan, bahwasanya pihaknya sangat terbuka kepada publik mengenai cara atau aturan partai ketika ada pesta demokrasi yang dilakukan serentak.
Misalnya adanya peraturan pertai yang diterbitkan pada nomor 4 tahun 2015 dimana dalam peraturan ini sudah dirancang dengan yang namanya dana gotong royong.
"Jadi itu bukan praktek jual beli rekomendasi, melainkan pilkada tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Makanya kami bilang kepada calon kami memerlukan dana untuk biaya mereka, ketika melakukan kampanye dan lain sebagainya," katanya.
Kemudian Hasto juga mencontohkan pilkada yang pernah diikutnya untuk memenangkan salah satu pasangan yang maju dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Seperti pilkada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat di sana bakal calon kepala daerahnya menyetorkan uang dengan tujuan untuk biaya kegiatan calon itu sendiri ketika bersaing di pilkada tersebut," ucap Hasto.
Hasto menambahkan, dana tersebut disetorkan setelah bakal calon ditetapkan, makanya dana itu salah satunya untuk dana saksi di pilkada tersebut.
"Pilkada bukan persoalan orang perorang, bukan persoalan calon melainkan permasalahan bersama dan partai dalam menghadapi hal tersebut," bebernya.
Makanya dirinya tidak ingin namanya calon punya beban biaya politik yang terlalu besar. Makanya kami ada mengadakan sekolah para calon kepala daerah.
"Itu tujuannya untuk mengajarkan bagaimana strategi cara memenangkan pemilu atau pilkada dengan cara gotong royong. Agar biaya politik tidak bengkak dan kami tidak mau calon dari kami nantinya memiliki beban hutang kepada investor setelah menang pilkada," tegasnya.
