"Harus diseriusi, bukan lagi sekedar wacana. Harus serius bahkan pasca terjadi gempa 7,4 skala richter di DKI Jakarta dan Jawa Barat," ucapnya di Palangka Raya, Kamis.
Pemindahan ibu kota negara tersebut harus segera diputuskan agar ada kepastian karena sudah saatnya DKI Jakarta yang padat penduduk dan rawan gempa dikurangi bebannya serta digantikan ke daerah lebih aman.
Sebagai pusat pemerintahan harus berada di wilayah yang aman dan bebas gempa atau bencana lainnya, sehingga rencana memindahkannya jangan lagi sekedar wacana tapi perlu segera diputuskan dan dilaksanakan.
Menurut Anggota Fraksi Partai Nasdem ini, lokasi yang tepat ibu kota Pemerintahan Indonesia yakni Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Sebab, berdasarkan data yang ada, setidaknya telah tiga kali diusulkan bahkan dikaji sebagai ibu kota Pemerintah Indonesia.
Baca: - Pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangka Raya Perlu Kepastian
Dia mengatakan kelayakan Kota Palangka Raya menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia tersebut telah dikaji pada masa Presiden Soekarno disusul Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sehingga sekarang ini yang perlu dilakukan adalah segera membuat keputusan.
"Saat ini, tinggal keputusan politik, dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Anggota DPD RI periode 2009-2014 ini bercerita dalam seminar nasional bertajuk `Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia`, yang pernah di laksanakan, belum lama ini, pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing juga menganggap Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan.
Dia mengatakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, mengatakan, provinsi ini sudah dan terus bersiap melakukan langkah-langkah strategis untuk pemindahan ibu kota Negara itu.
"Di antaranya penyiapan lahan seluas 300 ribu, sampai 500 ribu hektare yang tersebar di Kota Palangka Raya dan kabupaten Katingan serta Gunung Mas. Jadi, sudah saatnya untuk segera diputuskan agar dapat direalisasikan sejak saat ini," demikian Hamdhani.
Dia mengatakan kelayakan Kota Palangka Raya menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia tersebut telah dikaji pada masa Presiden Soekarno disusul Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sehingga sekarang ini yang perlu dilakukan adalah segera membuat keputusan.
"Saat ini, tinggal keputusan politik, dan hukum untuk menetapkan wilayah ibu kota Republik Indonesia yang baru. Ini penting agar ada kepastian, selain agar persiapan lebih matang," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Anggota DPD RI periode 2009-2014 ini bercerita dalam seminar nasional bertajuk `Pemindahan Ibukota Negara, Pengaruh Kebijakan dan Masa Depan Indonesia`, yang pernah di laksanakan, belum lama ini, pimpinan Vokasi Universitas Indonesia, Antony Sihombing juga menganggap Palangka Raya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan.
Dia mengatakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Saban dalam sambutan yang dibacakan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia, mengatakan, provinsi ini sudah dan terus bersiap melakukan langkah-langkah strategis untuk pemindahan ibu kota Negara itu.
"Di antaranya penyiapan lahan seluas 300 ribu, sampai 500 ribu hektare yang tersebar di Kota Palangka Raya dan kabupaten Katingan serta Gunung Mas. Jadi, sudah saatnya untuk segera diputuskan agar dapat direalisasikan sejak saat ini," demikian Hamdhani.
