Bundaran Besar sangat vital karena menghubungkan semua wilayah sehingga bila dilarang dilalui pasti membuat masyarakat kesusahan, kata Punding di sela-sela Paripurna DPRD Kalteng dengan agenda penyampaian hasil reses Komisi, Palangka Raya, Senin.
"Jalan alternatif tanpa harus melalui Bundaran Besar memang ada, tapi membuat rutenya semakin jauh dan dapat menimbulkan kemacetan. Jadi, kalau memang pemerintah ataupun pejabat daerah ingin menggunakan Bundaran Besar jangan ditutup seluruhnya," tambah dia.
Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng ini menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh berbagai kegiatan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah. Dia meyakini bahwa kegiatan tersebut bertujuan mempercepat kemajuan pembangunan.
Hanya, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas juga perlu dipertimbangkan. Sebab, upaya memajukan pembangunan yang dilakukan Pemerintah tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya mengingatkan ini agar program maupun kegiatan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi kalau justru mengganggu aktivitas masyarakat, ya bukannya didukung, malah bisa membuat kesal," kata Punding.
Jajaran Polda Kalimantan Tengah sering menggunakan Bundaran Besar untuk latihan pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Saat latihan tersebut, sejumlah ruas jalan menuju Bundaran Besar ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.
Salah seorang warga Kota Palangka Raya, Gendri Rensom mengaku terganggu dengan penutupan sejumlah ruas ke arah Bundaran Besar. Sebab dirinya harus berkeliling dan mengalami kemacetan ketika harus ke jalan Yos Sudarso.
"Ya pasti terganggu lah kalau Bundaran Besar ditutup. Rumah saya kan di Tjilik Riwut km8 dan tempat kerja saya di Yos Sudarso, jadi biar dekat ya lewat Bundaran Besar. Tapi karna ditutup, ya harus keliling-keliling dan semakin jauh," singkat Gendri.
