Legislator ini minta Bupati Kotim evaluasi pimpinan SOPD, Kenapa ya?

id dprd kotim,Supriadi MT,evaluasi pimpinan SOPD

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supriadi MT. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supriadi MT minta bupati setempat untuk mengevaluasi penempatan pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

"Saya lihat penempatan pejabat eselon di lingkup Pemkab Kotawaringin Timur ada yang tidak sesuai dengan ilmu atau latar pendidikannya. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan," katanya di Sampit, Selasa.

Menurut Supriadi, kebijakan kepala daerah dan baperjakat masih belum tepat karena menempatkan pejabat yang bukan berdasarkan ilmu pendidikan dan hal itu membuat kemunduran birokrasi.

"Dinas Pendidikan adalah wajib diurus oleh orang yang berlatar belakang pendidikan keguruan atau sejenisnya. Bukan sebaliknya orang pertanian justru ditugaskan mengurus dunia pendidikan," katanya.

Dikatakan Supriadi, bagaimanapun jabatan kepala dinas itu adalah pimpinan tertinggi sebuah organisasi, disitu semua kebijakan menyangkut pendidikan akan diputuskan.

"Makanya saya minta kedepannya penempatan pejabat itu harus sesuai dengan basis dasar ilmunya," tegasnya.

Supriadi mengaku kecewa karena fungsi baperjakat memang tidak maksimal. Tentunya ini akan sangat mudah ada oknum yang bermain-main dengan jabatan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memperjualbelikan jabatan tersebut.

"Sangat rawan kalau kita tidak mengandalkan baperjakat dalam penempatan pejabat. Mestinya profesionalisme adalah mutlak dijunjung tinggi untuk menempatkan petugas. Bukan atas dasar suka tidak suka, jangan sampai pilih pejabat itu asal bapak senang," ungkapnya.

Ketua DPD Golkar Kotim itu menyebutkan jika kondisi birokrasi di Kotawaringin Timur masih dilakukan dengan cara-cara lama ini tentunya akan berpengaruh kepada pelayanan publik. Bahkan program pemerintah daerah juga akan jadi terhambat.

"Pada dasarnya kita minta agar tempatkan lah pejabat sesuai dengan kemampuan bukan atas dasar pesanan dan kedekatan, ini agar berjalanya reformasi birokrasi yang baik," demikian Supriadi. 

Pewarta :
Editor: Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar