Masyarakat harus berani tolak politik uang di Pilkada Barut

id tolak politik uang,panwaslu barut,pilkada barut,DPRD Barut Set Enus

Masyarakat harus berani tolak politik uang di Pilkada Barut

Foto bersama para peserta deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA di Muara Teweh, Rabu (14/2/18). (Foto Dinas Kominfo dan Persandian Barut)

Panwaslu pasti tegas dalam menerapkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang pemyelenggaraan pemilihan umum
Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mengajak masyarakat di daerah setempat menolak praktek permainan uang dalam proses dan tahapan pilkada calon bupati dan wabup setempat.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Panwaslu Barito Utara Kotdin Manik yang diwakili komisioner Hj Rosdiana pada deklarasi tolak politik uang pilkada di Muara Teweh, Rabu.

Panwaslu menyatakan siap tegas menindak dan menjatuhkan sanksi bagi tim pemenangan paslon yang terus memainkan uang dalam tahapan pilkada setempat.

"Panwaslu pasti tegas dalam menerapkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang pemyelenggaraan pemilihan umum," ucapnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi Sara Kabupaten Barito Utara oleh Asisten Administrasi Umum Setda setempat, Fauzul Risma 12 partai politik, serta Ketua PWI Barito Utara Roby Cahyadi dan pejabat lainnya.

"Dalam pemilu Bupati yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat agar kiranya dapat bersih dari politik uang," kata Ketua DPRD Barito Utara (Barut) Set Enus Y Mebas di Muara Teweh, Rabu.

Jadi, kata dia, semua pihak dapat membantu dalam memberantas segala sesuatu yang berkaitan dengan politik uang dan Sara.

"Harapan kita semua, kata dia, Pilkada serentak tahun 2018 berjalan dengan sukses dan lancar tanpa ada kendala yang sangat berarti," kata Set Enus.

Sedangkan Ketua Forum Kerukunan Umat Agama Kabupaten Barito Utara Ahmad Gazali juga menyampaikan bahwa pemilu yang baik adalah pemilu yang bebas dari politik uang dan politisasi sara.

Karena pada hakekatnya pemilu merupakan ajang untuk menentukan pemimpin yang kiranya nanti dapat memimpin kabupaten Barito Utara dalam memajukan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat disegala sektor.

"Pemilukada di Kabupaten Barito Utara tidak akan terprovokasi oleh isu-isu yang berhubungan dengan Sara, karena masyarakat di daerah ini selalu memegang teguh kerukunan antar umat beragama," katanya.