Guru Honorer di pedalaman Kotim butuh perhatian

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diharapkan lebih memperhatikan kondisi guru honorer, terlebih mereka yang rela bertugas di pedalaman dengan insentif kecil dan serba terbatas.

"Kami bertahan karena semua demi pendidikan. Kasihan anak-anak di sini. Mereka harapan kita ke depan. Masa depan Kotawaringin Timur harus kita jaga," kata Andrea Irawan, guru honorer di SMPN 3 Antang Kalang, Jumat.

SMPN 3 Antang Kalang terletak di Desa Tumbang Hejan Kecamatan Antang Kalang. Untuk mencapai tempat ini, harus menempuh perjalanan darat sekitar lima jam dari Sampit menuju Ibu Kota Kecamatan Antang Kalang.

Selanjutnya perjalanan melalui jalan darat selama lima jam, atau bisa menggunakan transportasi sungai selama empat jam untuk sampai ke Desa Tumbang Hejan.

Sekolah itu hanya memiliki satu rumah dinas guru. Fasilitas sekolah juga masih terbatas sehingga jangan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota.

Meski di tengah keterbatasan, anak-anak di wilayah itu sangat bersemangat sekolah. Hal itu pulalah yang membuat para guru selama ini mengenyampingkan keluhan mereka tentang penghasilan yang mereka terima.

Andrea hanyalah satu dari sejumlah pendidik yang terpanggil untuk mengabdi di pedalaman meski insentif yang diterima cukup kecil. Mereka rela meninggalkan hiruk pikuk kota dan memilih bertugas di desa.

Selama ini banyak guru yang tidak betah, bahkan enggan ditugaskan di sekolah-sekolah di pedalaman, padahal mereka sudah berstatus sebagai guru kontrak, bahkan pegawai negeri sipil.

Senin (12/2) lalu, sebanyak 472 guru kontrak menandatangani perpanjangan perjanjian kerja. Mereka beruntung karena digaji dengan acuan upah minimum kabupaten (UMK) ditambah asuransi, sedangkan guru honor diberi insentif sesuai kemampuan sekolah, bahkan hanya Rp500.000 per bulan.

"Senyum bahagia anak-anak ketika di sekolah lah yang membuat kami bertahan hingga saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli," kata Andrea.

Dengan perjuangan itu, sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan nasib Andrea dan guru-guru honorer lainnya di Kotawaringin Timur.

Jika belum memungkinkan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), setidaknya pemerintah daerah mengangkat mereka menjadi guru dengan status tenaga kontrak sehingga mendapatkan gaji yang memadai.

Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana mengakui, masalah besar yang masih dihadapi adalah kurangnya guru. Hasil pendataan mereka, saat ini Kotawaringin Timur masih membutuhkan tambahan 853 guru.

"Sedangkan untuk menambah lagi, anggaran daerah belum mampu. Tapi kami berharap masalah ini secara bertahap bisa diatasi. Rumah dinas juga perlu ditambah karena itu mungkin menjadi salah satu penyebab guru tidak betah bertugas di pedalaman," kata Bima.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan, saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sedang mendata kebutuhan di sektor pendidikan. Pihaknya akan berupaya menggandeng perusahaan besar swasta untuk membantu menanggulangi masalah itu.

"Saya sudah mengumpulkan perusahaan besar swasta dan mereka menyatakan siap membantu. Makanya kita data kebutuhan kita apa saja, lalu kita usulkan dan kita lihat sebesar apa yang bisa mereka bantu," kata Halikinnor.

Halikinnor mengimbau perusahaan besar membantu sekolah-sekolah yang ada di sekitar perusahaan masing-masing. Bantuan tidak melulu dalam bentuk bangunan fisik, tetapi juga bisa membiayai insentif guru honorer yang diperbantukan di sekolah tersebut.