Gubernur ajak masyarakat Kalteng cegah penyebaran isu SARA jelang Pilkada 2018

id Gubernur Kalteng Sugianto Sabran,Pilkada Kalteng

Gubernur ajak masyarakat Kalteng cegah penyebaran isu SARA jelang Pilkada 2018

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (tengah) didampingi Ketua PWI Sutransyah (kiri) pada kegiatan Silaturahmi dengan insan pers yang ada di Kota Palangka Raya. (Foto Antara Kalteng/Rachmat Hidayat)

...warga Kalimantan Tengah juga diajak untuk mewaspadai dan mencegah penyebaran isu SARA, kampanye hitam, penyebaran berita bohong, serta berbagai bentuk pelanggaran pilkada
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengajak masyarakat di provinsi setempat untuk turut terlibat aktif mengantisipasi berbagai kerawanan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Tahun ini ada 10 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah yang melaksanakan pilkada serentak. Perlu peran serta masyarakat agar kondisi daerah tetap aman dan damai," kata dia di Palangka Raya, Sabtu.

Sugianto mengaku telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kalteng serta FKPD Kalteng guna memetakan dan mengantisipasi berbagai kerawanan pada pelaksanaan pesta demokrasi di tahun ini.

Pria nomor satu di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bunga dan Bumi Pancasila" itu juga menyoroti proses pilkada di Kabupaten Kapuas.

"Kita bahas pemetaan daerah yang masuk kategori zona merah, kuning, dan hijau dalam pelaksanaan pilkada tahun ini, termasuk membahas masalah pilkada di Kabupaten Kapuas," katanya.

Untuk itu, dia kembali meminta seluruh pihak segera mengambil langkah-langkah konkret guna menyelesaikan berbagai gejolak selama pelaksanaan pilkada serentak.

"KPU Kalteng dan Bawaslu serta FKPD ketika ada riak-riak dalam pilkada agar segera diatasi. Kalau ribut yang menanggung tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga berdampak pada Provinsi Kalimantan Tengah," kata Sugianto Sabran.

Di sisi lain, warga Kalimantan Tengah juga diajak untuk mewaspadai dan mencegah penyebaran isu SARA, kampanye hitam, penyebaran berita bohong, serta berbagai bentuk pelanggaran pilkada.

Selain itu, katanya, hal yang tidak kalah penting ialah antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akibat gesekan antarpendukung pasangan calon.

Ia menjelaskan pilkada merupakan pesta rakyat untuk mencari pemimpin daerah sehingga tidak pantas jika prosesnya dinodai dengan menghalalkan segala cara untuk menang.

Para penyelenggara pilkada pun diminta mampu menciptakan suasana pemilihan kepala daerah yang aman, damai, dan berkualitas.