"Penggunaan anggaran harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan," katanya di Buntok, Minggu.
Artinya, lanjut dia, penggunaan harus sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Ia mengatakan, skala prioritas pembangunan tersebut seperti pembangunan infrastruktur daerah, bidang pendidikan, dan kesehatan.
"Termasuk sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan riil daerah," ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel itu.
Menurut dia, anggaran pemerintah daerah harus dapat merumuskan tujuan pengelolaan anggaran daerah secara jelas, dan terukur.
"Dengan demikian, maka bisa memberikan kepastian arah pembangunan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 mendatang," ucap Hermanes.
Ia menjelaskan, seperti perencanaan pembangunan pada 2018 yang telah direncanakan ini, merupakan pedoman bagi penyusun rancangan APBD berdasarkan peraturan yang berlaku.
"Untuk lebih jelasnya, KUA, dan PPAS merupakan dasar bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menyusun rencana kerja, dan anggaran," demikian Hermanes.
