Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu, di Sampit, Selasa mengatakan, permasalahan tersebut dipercayakan sepenuhnya dinas teknis, yakni Dinas Kesehatan untuk mengatur mekanisme pendaftaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Kita berharap seluruh masyarakat miskin di Kotawaringin Timur nantinya terakomodasi oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu penanganannya harus dilakukan mulai sekarang," katanya.
Dadang juga meminta data masyarakat miskin di Kotawaringin Timur juga harus segera diperbarui.
Berdasarkan data dari BPS sendiri untuk kriteria masyarakat tidak mampu di antaranya masyarakat yang tidak memiliki listrik dan rumah hanya beralaskan lantai tanah dan lainnya.
"Kalau seperti itu tidak ada masyarakat miskin. Itu yang kita minta agar data masyarakat miskin segera dibenahi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan atau atas pertimbangan lainnya," jelasnya.
Dadang mengungkapkan, kriteria masyarakat miskin di Kotawaringin Timur akan diatur dalam peraturan bupati. Dan untuk Perda-nya akan dibahas pada Maret 2018.
"Dengan pola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pernah digunakan, anggaran yang dibutuhkan untuk 64.000 jiwa lebih warga miskin mencapai puluhan miliar rupiah. Sedangkan melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dana sebesar Rp3 miliar mampu mengakomodasi 10.000 jiwa masyarakat miskin," terangnya.
Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, dana APBD sebagian besar harus diperuntukkan bagi kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat.
"Pemerintah daerah harus memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu," demikian Dadang.
