"Kepedulian pihak perusahaan dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan," katanya di Sampit, Rabu.
Menurut Parimus, apabila masyarakatnya tidak sejahtera dan banyak masalah bisa dipastikan pihak perusahaan tidak peduli terhadap masyarakat.
"Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang seperti ini yang perlu diingatkan kembali dan diberikan teguran keras, sebab apabila terus dibiarkan akan merugikan daerah," katanya.
Parimus mengatakan, pemerintah daerah selama ini terus mengimbau agar perusahaan peduli terhadap pembangunan daerah baik melalui dana CSR maupun kepedulian dalam lain.
"Dengan adanya perusahaan perkebunan sawit kami berharap seluruh desa di sekitar perusahaan bisa lebih maju dan sejahtera. Pihak perusahaan juga diminta menyediakan infrastruktur pendidikan dan kesehatan," ucapnya.
Kewajiban lain perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur adalah membangun kebun kemitraan dengan masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) yang di berikan.
"Itu adalah amanat undang-undang jadi suka tidak suka pihak perusahaan wajib dilaksanakannya," terangnya.
Sementara itu Camat Telaga Antang Siyono mengatakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah belum sepenuhnya berperan aktif dalam pembangunan maupun melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
"Kepedulian pihak perusahaan di wilayah kami masih sangat rendah hal itu di buktikan dengan masih adanya desa di sekitar kebun yang tertinggal. Masyarakatnya belum mendapat layanan kesehatan yang layak, desanya belum mendapat penerangan listrik," bebernya.
Siyono mengaku sudah sering mengimbau agar pihak perusahaan peduli dengan desa- desa yang ada di sekitar perusahaan, namun permintaan tersebut tidak digubris.
"Kami berharap pemerintah kabupaten membantu kami untuk meminta pihak perusahaan perkebunan itu bisa lebih peduli terhadap masyarakat dan pembangunan," demikian Siyono.
