Pemkab Kotim didesak selesaikan perekaman data penduduk

id DPRD Kotim, jhon Krisli, perekaman data penduduk

Pemkab Kotim didesak selesaikan perekaman data penduduk

Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng, Jhon krisli. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk segera menyelesaikan perekaman data penduduk.

"Informasi yang kita terima masih ada sebanyak 44.000 warga wajib miliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang belum terekam data kependudukannya," katanya di Sampit, Selasa.

Jhon mengatakan, sebagian besar yang belum terekam data kependudukannya tersebut adalah mereka yang tinggal di wilayah pelosok Kotawaringin Timur.

"Saya minta masalah data kependudukan ini tidak di anggap remeh oleh pemerintah daerah. Untuk itu harus segera di selesaikan, dan dinas teknis harus turun kelapangan melakukan perekaman data penduduk," katanya menegaskan.

Menurut Jhon, dampak yang dirasakan bagi mereka yang tidak tercatat data kependudukannya sangat luar biasa. Masyarakat tidak hanya terancam kehilangan hak pilihnya pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun penyaluran dana desa dari pemerintah pusat juga akan berkurang drastis bagi desa yang jumlah penduduknya sedikit.

"Penyaluran dana desa berdasarkan jumlah penduduk, jadi bagi desa yang jumlah penduduknya sedikit maka akan sedikit juga dana desanya. Untuk itu bagi warga desa belum terekam data kependudukannya agar segera menyelesaikan administrasi kependudukannya," terangnya.

Jhon juga menegaskan, kalangan DPRD sudah sepakat agar data kependudukan ini segera diselesaikan agar dampaknya jangan sampai terjadi seperti saat ini.

Jhon ingin Disdukcapil bekerja keras menyelesaikan tugasnya tersebut, yakni melakukan perekaman untuk 44.000 warga wajib KTP yang belum terekam tersebut.

"Pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terkait data kependudukan ini. Bahkan untuk mendorong percepatan penyelesaian perekaman data penduduk pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp20 juta per desa untuk 30 desa di Kotawaringin Timur," jelasnya.

Jhon berharap pemerintah daerah juga menyediakan anggaran secara khusus untuk desa yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

"Di Kotawaringin Timur saat ini ada sebanyak 168 desa. Jadi kalau ada 30 desa yang sudah mendapat bantuan pemerintah pusat masih ada sekitar 150 desa yang perlu di tanggung pemerintah daerah," ucapnya.