Banser Kobar nilai kasus pidana jamu klanceng janggal, ini alasannya

id jamu klanceng,Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,Pangkalan Bun,Banser Kobar

Banser Kobar nilai kasus pidana jamu klanceng janggal, ini alasannya

Warioboro (depan) salah seorang tersangka kasus pidana Jamu lanceng menyalami rekan-rekannya dari Banser Kobar yang memberikan dukungan terhadap dirinya dalam menjalani proses hukum di Pangkalan Bun, Rabu (7/3/18). (Foto Hendri Gunawan)

Bagaimana bisa Warioboro didakwa sebagai bos dari produksi jamu klanceng. Saya sudah cukup lama bersahabat dengan Wariobor. Dia hanya anak buah dari Abdul Salam. Semua modal usaha produksi jamu Klanceng itu berasal dari Abdul Salam
Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Kotawaringin Barat turut hadir dalam sidang lanjutan kasus pidana jamu tradisional atau biasa dikenal jamu klanceng yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Rabu.

Kasus jamu klanceng ini terkesan janggal karena adanya perbedaan isi berita acara pemeriksaan (BAP) dengan dakwaan terhadap Warioboro yang dibacakan jaksa, kata perwakilan puluhan sekaligus Kepala Satuan Koordinator Cabang (Kasatkorcab) Banser Kobar, A Rozikin Z usai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

"Bagaimana bisa Warioboro didakwa sebagai bos dari produksi jamu klanceng. Saya sudah cukup lama bersahabat dengan Wariobor. Dia hanya anak buah dari Abdul Salam. Semua modal usaha produksi jamu Klanceng itu berasal dari Abdul Salam," tegasnya.

Adanya kejanggalan tersebut lah yang membuat puluhan anggota Banser Kobar ini turut hadir dalam sidang lanjutan kasus jamu klanceng itu. Kehadiran tersebut untuk memastikan agar proses sidang berlangsung berlandaskan fakta dan adil.

"Anggota Banser datang ke Pengadilan ini D-4, datang, duduk, diam dan dengarkan. Jadi, jangan merasa terusik lah. Sahabat kami ini kan masyarakat kecil yang mau berusaha, semoga majelis hakim mempertimbangkan hal itu dalam mengambil keputusan," kata Rozikin.

Sidang lanjutan kasus pidana jamu tradisional (Jamu Klanceng) yang tidak memiliki izin edar dengan empat terdakwa yakni Warioboro, Sutrisno, Kunarto dan Abdul Salam kini sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi.

Dari 5 orang saksi yang didaftarkan oleh  jaksa penuntut umum baru dihadiri seorang saksi dari Kasi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, Ritawati, sementara 4 saksi lainnya kemungkinan akan didatangkan pada Rabu mendatang.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin AA Gede Agung Parnata didampingi Iqbal Albanna dan Mantiko Sumanda Moechtar, Ritawati membenarkan jika Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)  atas nama Parsini dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan serta ditandatangani Camat. 

"Surat tersebut benar dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat. Pengajuannya melalui tanda tangan saya," ucap Ritawati.

Lebih rinci ia menjelaskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nofan Prayuda, bahwa setelah izin itu dikeluarkan, pihaknya memang tidak memberikan pengertian serta pemahaman apa saja batasan batasan yang diperoleh atas kepemilikan surat izin tersebut.

"Biasanya memang dari pelaku usaha itu sendiri yang meminta surat izin usaha ke kita dengan membawa semua persyaratan tanpa harus kami mendatangi langsung tempat usahanya," ujarnya kepada Hakim Ketua. 

Sidang kasus jamu klanceng tersebut akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kobar, dan BPOM Provinsi Kalimantan Tengah.

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar