Benarkah! BPK berhasil bina kepala daerah se-Kalteng kelola keuangan negara?

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak menilai langkah Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Kalteng dibawah kepemimpinan Raden Cornell Syarif berhasil membina pengelolaan keuangan di wilayah ini sehingga sekarang ini menjadi semakin baik.

Harapannya pembinaan yang telah dilaksanakan tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkapkan oleh pejabat baru, kata Razak saat menghadiri serahterima jabatan Kepala BPK RI perwakilan Kalteng dari Raden Cornell Syarif kepada Ade Iwan Ruswana di Palangka Raya, Jumat.

"Dari 15 pemerintah yang ada di Kalteng ini, ada 14 yang laporan hasil pemeriksaan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan satu wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Ini tidak terlepas dari peran dan pembinaan BPK perwakilan Kalteng," ucapnya.

Mengenai masih 88 persen Pemerintah di Kalteng ini yang menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK, menurut wakil rakyat ini merupakan hal wajar. Sebab, dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara tersebut memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat.

Dia mengatakan beberapa tahun belakangan ini, opini yang diberikan BPK terhadap LHP keuangan provinsi maupun kabupaten/Kota relatif kurang baik. Namun, seiring waktu, opini yang diberikan BPK RI kepada pemerintah di Kalteng mengalami perbaikan, bahkan sekarang ini dari 15 pemerintahan ada 14 WTP dan satu WDP.

"Arah perbaikannya kan sangat jelas terlihat. Tentu tidak bisa sekaligus lah perbaikan itu. Ini mendasari saya kenapa meminta Kepala BPK RI perwakilan Kalteng perlu melanjutkan apa yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya," kata Razak.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Kalimantan Tengah kini dijabat Ade Iwan Ruswana menggantikan Raden Cornell Syarif yang berpindah tugas dan memimpin BPK perwakilan Kalimantan Timur.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis saat memimpin serahterima jabatan dari Cornel kepada Ade, mengatakan telah memerintahkan Kepala BPK Kalteng yang baru untuk melanjutkan serta meningkatkan perannya dalam membantu provinsi ini mengelola keuangannya agar semakin baik.

"Saya juga sudah meminta kepada Ade agar membantu dan mendorong seluruh Kepala Daerah yang ada di Kalteng ini agar lebih transparan. Kalaupun nantinya ada temuan dalam penggunaan anggaran, tetap diberikan waktu 60 hari memperbaiki," kata Harry.