Kalteng minta Pemerintah Pusat beri kelonggaran aturan larangan bakar lahan

id Kalteng,karhutla,larangan membakar lahan,gubernur sugianto sabran

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat membuka rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Palangka Raya, Selasa (13/3/18). (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

... Ujung-ujungnya protesnya ke pemerintah juga, ya inilah kenapa perlu solusi yang bijak
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran meminta Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran dalam menerapkan peraturan larangan membakar lahan, karena ketentuan tersebut menyulitkan masyarakat di provinsi tersebut dalam membersihkan lahan.

"Pemprov Kalteng belum memiliki kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana membantu petani dalam membersihkan lahan tanpa bakar," kata Sugianto saat membuka rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Palangka Raya, Selasa.

Gubernur Kalteng berjanji akan minta waktu menghadap Presiden, sekaligus memberikan masukan terkait larangan membakar lahan ini.

"Tujuannnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, tapi masyarakat juga harus dipikirkan untuk usaha perkebunan mereka yang hanya bisa membersihkan lahan dengan murah yaitu cara membakar," ucap Gubernur Sugianto Sabran yang juga pengusaha perkebunan besar kelapa sawit.

Pada saat musim kemarau basah seharusnya aktivitas membersihkan lahan dengan cara bakar khusus untuk ladang pertanian dapat dilakukan.

Dia mengatakan membersihkan lahan dengan cara dibakar tersebut tetap dibatasi dan dilakukan dengan pengawasan ketat oleh pemilik. Namun, jika kemarau kering, maka aktivitas membersihkan lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan secara keseluruhan.

"Ini yang harus kita bicarakan dengan Presiden. Kalau diterapkan sepenuhnya tanpa pengecualian, maka kita sendiri yang susah. Dikasih bantuan beras pun, saya rasa bukan langkah yang tepat. Jadi harus dipertimbangkan Pusat," kata Sugianto.

Pria yang pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014 ini mengakui larangan membakar lahan ini sangat tepat untuk mengatasi kebakaran lahan yang bisa berakibat kabut asap. Hanya, posisi petani ladang di provinsi Kalteng yang sejak dulu punya kebiasaan membuka lahan pertanian dengan cara membakar perlu diperhatikan.

Dia mengatakan apabila petani tidak bisa membuka lahan dengan cara membakar, dampak yang mungkin terjadi adalah krisis pangan. Alhasil berdampak pada kesulitannya pemerintah membuat dan menjalankan aturan itu.

"Kasihan petani kalau sampai tidak bisa membuka lahan. Ujung-ujungnya protesnya ke pemerintah juga, ya inilah kenapa perlu solusi yang bijak," demikian Sugianto.

Rakor pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang dibuka Gubernur Kalteng tersebut turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Kalteng, personil TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, personil pemadam kebakaran dan lainnya.

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar