Pemkot Palangka Raya panggil lima ASN terlibat kampanye

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kota Palangka Raya segera memanggil lima Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang dinyatakan terlibat dalam kampanye salah satu paslon peserta pilkada 2018 oleh Panwaslih kota.

"Kita akan segera panggil mereka untuk dilakukan pemeriksaan guna mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kampanye salah satu paslon," kata Inspektur Kota Palangka Raya, Alman P Pakpahan, Rabu.

Pemkot disebutnya akan menerapkan sanksi tegas terhadap kelima ASN tersebut sesuai aturan yang ada.

"Namun sebelum itu, kita akan mempelajari berkas yang disampaikan Panwas terkait hasil pemeriksaan kelima ASN itu. Nanti hasilnya akan kita sinkronkan. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat akan dijadikan dasar Mapek untuk memutuskan sanksi," kata Alman.

Dia mengaku sangat menyayangkan ASN terlibat kampanye salah satu paslon peserta Pilkada di Kota Palangka Raya ini.

"Meskinya ASN waspada dan kejadian ini tidak perlu terjadi. Sebagai ASN mereka harus memahami aturan dan sadar posisinya. Tidak ada alasan tidak tahu aturan apalagi sudah ada edaran kemenpan, kemendagri termasuk instruksi wali kota terkait netralitas ASN dalam pilkada," katanya.

Sebelumnya Panwaslih Kota Palangka Raya menyatakan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut terbukti terlibat dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon peserta pilkada.

"Pelanggaran yang dilaksanakan seperti berfoto bersama paslon di saat jam kerja dan menggunakan seragam ASN, mengacungkan tangan simbol paslon dan mengunggah di media sosial," kata Ketua Panwaslih Kota Endrawati.

Setidaknya delapan orang telah diperiksa dalam perkara tersebut dan lima di antaranya ialah ASN yang dinyatakan menenuhi unsur pelanggaran.

Namun Endra menolak untuk menyebutkan secara rinci nama-nama para ASN yang melanggar tersebut maupun dinas tempat mereka bekerja.

Dia pun berharap kejadian tersebut dapat ditindaklanjuti secara tegas sebagai bentuk pembelajaran terhadap ASN agar selalu menjaga netralitas dalam Pilkada.