Nanga Bulik (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Lamandau di tahun 2019 menargetkan pemerataan pembangunan harus optimal dilakukan dengan memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah maupun Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat.
Keberadaan dana desa tentunya akan akan mampu membangun serta membiayai sendiri pembangunan di wilayah pedesaan, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamandau, Arifin LP Umbing saat rapat Forum Gabungan SKPD di aula Kantor Bappeda Kabupaten Lamandau, Rabu.
"Nantinya tidak ada lagi tentang usulan sederhana seperti pembangunan tiang bendera, pengadaan kursi ataupun usulan bidang kesehatan khususnya pustu atau polindes yang diajukan aparatur desa," ucapnya.
Menurut pria yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamandau ini, usulan sederhana tersebut seharusnya cukup diambil dari dana desa dan tidak perlu disampaikan dalam musrenbang.
Dia mengatakan semakin kompleks serta tingginya tingkat pembangunan, khususnya di Nanga Bulik sebagai ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, sangat perlu kiranya mulai saat ini untuk memikirkan tentang pola tata ruang wilayah, pembenahan wilayah pemukiman, drainase, serta jalan lingkungan.
"Apabila nanti wilayah kita padat dengan pemukiman, tentunya akan lebih susah menatanya kembali. Jadi penataan pemukiman sangat perlu dilakukan karena terkait dengan perkembangan tumbuh kembang anak dilingkungan yang asri dan sehat," tegasnya.
Mengenai pengelolaan sampah, Sekda Lamandau ini mengingatkan agar SKPD terkait harus serta menyediakan anggaran di tahun 2019. Sebab, tempat sampah perlu ditambah, khususnya di lokasi padat pemukiman, baik itu di ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.
Dia mengataka adanya pembangunan taman terbuka hijau maupun taman tematik yang pada lokasinya juga menyediakan lahan parkir serta lokasi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) untuk berjualan yang diharapkan akan mampu untuk menyediakan wadah rekreasi, tempat olahraga yang murah dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD ini merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah," demikian Arifin.
2019 pemerataan pembangunan di Lamandau harus optimal
Sekda Kabupaten Lamandau, Arifin LP Umbing. (Foto Antara Kalteng/Fuad Siddiq).
Nantinya tidak ada lagi tentang usulan sederhana seperti pembangunan tiang bendera, pengadaan kursi ataupun usulan bidang kesehatan khususnya pustu atau polindes yang diajukan aparatur desa
