Jumlah lelang tak sebanding dengan serapan anggaran

id kalteng,lelang,pemprov kalteng,Jumlah lelang tak sebanding dengan serapan anggaran,gaji asn,Benius

Jumlah lelang tak sebanding dengan serapan anggaran

Ilustrasi (Ist)

Uang muka dari 270 paket yang telah dilelang itu saja diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Ditambah proyek penunjukan langsung, pengadaan langsung dan E-Katalog. Itu belum ditambah dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah Benius, mengaku menyelesaikan seluruh proses lelang 270 dari 571 paket diusulkan, namun jumlah tersebut tak sebanding dengan serapan anggaran triwulan I tahun 2018 yang baru sekitar 9,37 persen.

Jumlah yang dilelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tersebut belum termasuk paket proyek penunjukan langsung dan pengadaan langsung serta E-katalog, kata Benius di Palangka Raya, Kamis.

"Uang muka dari 270 paket yang telah dilelang itu saja diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Ditambah proyek penunjukan langsung, pengadaan langsung dan E-Katalog. Itu belum ditambah dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak," ucapnya.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Benius bingung dengan rendahnya serapan anggaran Pemprov Kalteng untuk triwulan I tahun 2018. Sebab, menurut perhitungan dirinya, serapan anggaran seharusnya dikisaran 15 sampai 19 persen.

"Harusnya jumlah paket proyek yang dilelang berkorelasi dengan serapan anggaran. ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa itu tidak berkorelasi. Gaji untuk ASN saja kan sudah mencapai Rp600 miliar. Itu belum termasuk tenaga kontrak," katanya.

Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalteng, realisasi keuangan Pemprov Kalteng hingga 31 Maret 2018 untuk belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) baru sekitar 9,37 persen.

Karo Administrasi Pembangunan Pempov Kalteng Ridwan Manurung mengaku serapan anggaran provinsi ini dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari hasil evaluasi Pemerintah Pusat bahwa Provinsi Kalteng untuk tahun 2017 masuk 10 besar serapan anggaran terrendah di Indonesia.

"Kalteng biasanya masuk 10 besar serapan tertinggi di Indonesia, tapi sekarang ini malah di 10 besar terrendah. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalteng perlu merumuskan rencana aksi dan percepatan penyerapan anggaran," demikian Ridwan.

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar