Kalteng usul Pusat kirimkan 14 helikopter tanggulangi karhutla

id helikopter,BPBD kalteng, darliansjah

Ilustrasi - Helikopter milik BNPB kembali melakukan pemadaman kebakaran lahan melalui udara di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kotim, Selasa (12/9/17). (Istimewa)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mengirimkan 14 helikopter yang terdiri dari 13 helikopter water bombing dan satu helikopter patroli sebagai upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ini.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Darliansjah di Palangka Raya, Senin, mengatakan usulan tersebut karena pihaknya telah membagi provinsi ini kedalam empat zona dalam menanggulangi karhutla pada tahun 2018 ini.

"Zona satu itu berada di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dengan menempatkan tiga helikopter water bombing. Nantinya helikopter ini bertugas memadamkan karhutla di sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara," bebernya.

Zona dua berada di Bandara H Asan Sampit dengan menempatkan dua helikopter water bombing yang bertugas memadamkan karhutla di sekitar Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Seruyan.

Zona tiga di Bandara Tjilik Riwut dengan menempatkan empat helikopter water bombing dan satu helikopter untuk memantau sekaligus memadamkan karhutla di sekitar Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas.

"Zona empat itu berada di bandara Muara Teweh dengan menempatkan tiga helikopter water bombing yang bertugas memadamkan karhutla di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Sukamara," kata Darliansjah.

Adanya usulan ini karena 1.622 desa yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di provinsi ini rawan terjadi kebakaran pada saat musim kemarau. Dari 1.622 desa tersebut 263 diantaranya tingkat kerawanan sangat tinggi dan 222 tinggi serta 94 sedang dan 1.033 lainnya kategori rendah.

Selain tingginya jumlah desa yang rawan terbakar, kendala yang dihadapi provinsi ini dalam mencegah dan menanggulangi karhutla juga relatif banyak. Mulai dari sistem peringatan dini karhutla masih bersifat parsial dan lebih banyak berdasarkan cuaca serta satelit, dan belum banyak didukung data lapangan, seperti Fire Danger Rating System (FDRS) oleh BMKG dan LAPAN.

"Kendala lainnya, peralatan pemadam karhutla dan teknologi tepat guna pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) masih terbatas serta belum terjangkau masyarakat. Sumber pendanaan khusus untuk pencegahan Karhutla pun masih terbatas," demikian Darliansjah.

Pewarta :
Editor: Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar