Pulang Pisau (Antaranews Kalteng) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kabupaten Pulang Pisau, dr Muliyanto Budihardjo mengaku sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan pasien yang mengalami keracunan makanan usai kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Desa Garantung Kecamatan Maliku.
"Belum ada yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan bagi pasien yang mengalami keracunan makanan, kami masih menunggu," kata Muliyanto kepada kalteng.antaranews.com, Senin (16/4).
Dikatakan Muliyanto, untuk saat ini pihaknya hanya memberikan pelayanan kepada para korban agar semua pasien yang mengalami keracunan makanan bisa secepatnya tertolong, dan nanti baru memikirkan untuk biaya pengobatan.
Menurut dia, kasus ini juga menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan massal yang ada di daerah setempat.
Terkait dengan BPJS Kesehatan, Muliyanto mengatakan sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari BPJS Kesehatan terkait masalah tersebut sehingga belum diketahui siapa yang bertanggungjawab terhadap masalah biaya pasien keracunan massal yang ada di RSUD Pulang Pisau. Petugas RSUD saat ini hanya mendata nama-nama korban.
Apabila masalah biaya pengobatan menjadi tanggungj awab dari calon Bupati dan Wakil Bupati karena merupakan massa kampanye bukan dari masyarakat umum, Muliyanto mengaku akan menerima ganti biaya tersebut dengan sangat gembira dan menunggu pembicaraan selanjutnya. Namun, sampai saat ini masih belum ada pembicaraan dari pasangan calon yang bertanggung jawab untuk mengganti biaya yang dikeluarkan RSUD Pulang Pisau.
Dikatakan Muliyanto, jumlah korban keracunan terus bertambah dari 105, kini menjadi 130 orang. Tidak diketahui pasti, berapa korban yang sudah mendapat rawat jalan dan pulang ke rumah masing-masing. Dari keterangan yang diperoleh, ada sebanyak 500 nasi yang disiapkan untuk massa kampanye dan tidak menutup kemungkinan masih banyak korban yang dirawat sendiri oleh pihak keluarga.
Apabila pasangan calon tidak bertanggungjawab terhadap biaya pengobatan, terang Muliyanto, pihaknya berusaha mencarikan alternatif. Salah satunya RSUD Pulang Pisau mengusulkan kepada pemerintah daerah terhadap penanganan masalah biaya pengobatan ini. Bukan saja mengganti biaya obat-obatan yang dikeluarkan tetapi juga dalam penanganan pasien ada jasa medis dan dokter sebagai insentif pelayanan yang diberikan.
Keracunan makanan massal di Pulpis, siapa bertanggung jawab biaya pengobatan?
Para pasien yang mengalami keracunan makanan usai menyantap makanan saat kampanye salah satu pasangan calon tdi RSUD Pulang Pisau, Senin. Karena ruangan yang tidak mencukupi, terpaksa sebagian korban keracunan harus dirawat di lantai. (Foto Antara Kalteng/Adi Waskito)
