Pemkab Kotim lelang jabatan SOPD, ini dukungan DPRD

id DPRD Kotim,Handoyo J Wibowo,Pemkab Kotim lelang jabatan SOPD

Pemkab Kotim lelang jabatan SOPD, ini dukungan DPRD

Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Handoyo J Wibowo. (Foto Facebook Handoyo J Wibowo)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalteng Handoyo J Wibowo mendukung pemerintah kabupaten setempat dalam melelang sejumlah jabatan SOPD.

"Lelang jabatan merupakan bagian dari keterbukaan era reformasi. Untuk itu kami sangat mendukung langkah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut," katanya di Sampit, Jumat.

Menurut Handoyo, lelang jabatan juga merupakan salah satu implementasi penerapan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel.

Lelang jabatan dilakukan untuk mendapatkan kualitas dan integritas pejabat, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang masih belum terselesaikan selama ini.

Handoyo mengatakan, lelang jabatan dibutuhkan agar pejabat lebih netral dan mengutamakan profesionalitas sesuai kapasitasnya.

"Perombakan pejabat merupakan menjadi hak dan wewenang Bupati dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Meski demikian kami berharap penempatan pejabat SOPD nantinya benar-benar berdasarkan kualitas dan latar pendidikan dan bukan unsur kedekatan," tegasnya.

Kalau pun memang tidak ada lelang jabatan, Baperjakat harus dimaksimalkan fungsinya.

Handoyo berharap lelang jabatan bukan layaknya pengadaan barang dan jasa. Tepatnya, dimaksudkan agar proses pemilihannya berjalan lebih terbuka dan fair.

"Siapa saja yang memang memenuhi syarat dan kriteria, dapat mendaftar dan ikut lelang jabatan itu," katanya.

Sementara itu berdasarkan informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin Timur ada enam jabatan yang dilelang.

Enam jabatan yang dilelang yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Namun hingga saat ini dari enam jabatan yang dilelang tersebut belum ada pejabat yang mendaftar.