Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Debat publik tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah tahapan kedua dengan tema pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan KPU setempat di GPU Mantawara, Rabu, berlangsung saling serang dan memanas.
Paslon nomor urut satu, Pancani Gandrung - Drs H Mukhtar Abdul Rahman (Pamur) bertanya "menyerang" paslon nomor urut tiga Ampera AY Mebas - Said Abdul Saleh (Amas), tentang pengelolaan dana APBD selama lima tahun terakhir, dalam pengelolaan dana APBN (DAK) dikembalikan ke Pemerintah Pusat berkisar Rp1 triliun.
"Kalau dana segitu (Rp5 triliun) kurang untuk pembangunan. Kenapa harus ada pengembalian dana seperti berapa tahun lalu? Ada beberapa kali pengembalian dana seperti Rp15 miliar dan Rp21 miliar kan sayang. Karena kita masih butuh dana untuk pembangunan," kata Pancani usai Debat Publik yang dimoderatori DR Sinaryo Tuah dari Universitas Palangka Raya.
Ia menegaskan, apa yang disampaikan pihaknya didukung data yang valid. Masyarakat juga bisa mengakses data tersebut dari internet maupun langsung ke DPKAD Bartim maupun data laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Terpisah, Ampera AY Mebas (calon petahana) merasa bingung akan adanya data pengembalian sejumlah dana hingga Rp1 triliun lebih ke Pemerintah Pusat yang disampaikan paslon nomor urut satu yakni Pamur.
"Memang ada dana tidak tersalur pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp13,6 miliar. Namun dana tersebut dianggarkan kembali kedaerah (Bartim) melalui APBN-P 2016. Jadi tidak ada dana dikembalikan ke Pemerintah. Data dari mana itu? ," ucapnya sekaligus mempertanyakan validasi data dan informasi tersebut.
Ampera yang berdampingan Said Abdul Saleh menegaskan pengembalian dana Rp1 triliun ke Pemerintah Pusat adalah kabar bohong alias Hoax.
"Ndak ada itu. Hoax itu. Kita minta datanya," katanya.
Ampera yang merasa tersinggung juga menyebut Paslon Pamur hanya berhayal (retorika) terkait mudahnya mendapatkan dana APBN untuk pembangunan Bartim. Karena aturan berkaitan permohonan dana ada pertaran yang mengikatnya.
Disinggung masalah lelang barang dan jasa yang bisa mengutamakan rekanan (perusahaan) lokal dari paslon nomor urut dua H Supriatna dan Yudha Nyampai, Ampera menegas proses lelang barang dan jasa ada aturan yang mengaturnya, terlebih lagi saat ini lelang menggunakan sistem online.
"Sebenarnya banyak juga perusahaan lokal yang mendapatkan pekerjaan dari proyek melalui lelang. Lelang itu bebas sebenarnya. Saya tidak bisa mengatur-aturnya dan jangan sampai mengatur proyek jadi melanggar hukum," terangnya.
Memanasnya situasi debat publik paslon Bupati dan Wakil Buoati Bartim membuat aparat kepolisian berjaga ketat. Setiap mobil yang masuk diperiksa dengan alat detektor.
"Sebanyak 95 personil yang melibatkan anggota Polres, Polsek, tim CRT kita kerahkan untuk berjaga-jaga," ucap Kapolres Bartim AKBP Wahid Kurniawan melalui Wakapolrrs Bartim Kompol Arman Muis.
Arman menegaskan, polres Bartim siap mengamankan proses pilkada Bartim hingga pemungutan suara dan pelantikan kepala daerah terpilih.
Ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas semasa Pilkada berlangsung.
Debat publik Pilkada Bartim berlangsung panas dan saling serang
Para calon saling bergandengan tangan usai kegiatan debat kandidat tahap kedua yang dilaksanakan KPU Bartim di GPU Mantawara Tamiang Layang, Rabu (2/5) . (Foto Antara Kalteng/Habibullah)
