TPID klaim pengendalian inflasi Kalteng telah sesuai jalur

id TPID kalteng,inflasi kalteng

TPID klaim pengendalian inflasi  Kalteng telah sesuai jalur

BPS Kalteng memaparkan kondisi indeks harga konsumen atau inflasi di provinsi ini selama bulan April 2018, Palangka Raya, Rabu. (Foto Antara Kalteng/Jaya WM)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Perwakilan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah Kalimantan Tengah, Lubis Rada Inin mengklaim pihaknya telah bekerja sesuai jalur dalam mengendalikan inflasi, bahkan dukungan regulasi lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengenai terjadi inflasi dari Januari hingga April 2018 sebenarnya sudah berupaya diantisipasi dengan mengingatkan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kata Rada saat press rilis TPID Kalteng di Palangka Raya, Kamis.

"TPID ini kan sifatnya regulasi, sedangkan aksi atau tindakan di lapangan itu berada di SKPD. Kalau memang terjadi inflasi, ya itu lah fakta. Intinya, TPID tetap bekerja sesuai jalur," kata Rada yang juga menjabat Karo Administrasi Perekonomian Setda Kalteng ini .

Wakil Ketua TPID Kalteng Setian mengakui, tingkat inflasi awal tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir. Meskipun begitu, kinerja TPID Kalteng sama sekali tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dia mengatakan adanya pencabutan subsidi listrik untuk kapasitas 900 watt oleh Pemerintah Pusat di awal tahun 2017 memberikan dampak terhadap terjadinya inflasi. Di tambah lagi, pada Januari dan Februari 2018 ada terjadi gangguan sentra produksi beras di pulau Jawa.

"Begitu masalah beras bisa diatasi, ternyata sentra produksi bawang merah di pulau Jawa mengalami gangguan. Jadi, kontribusi penyumbang inflasi di bulan Maret dan April 2018 ini tertinggi itu bawang merah dan ayam ras," kata Setian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalteng di bulan Januari 2018 mengalami inflasi 0,45 persen, Februari 0,08 persen, Maret 0,35 persen, dan April 0,41 persen. untuk angka inflasi provinsi ini pada bulan April 2018, Provinsi Kalteng berada di urutan keenam tertinggi se-Indonesia.

Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya mengatakan Apabila suatu daerah terus menerus mengalami inflasi maka akan membuat semakin tingginya pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

"Pendapatan relatif stabil tapi pengeluaran semakin tinggi. Alhasil, inflasi ini membuat masyarakat merasa lebih berat untuk memenuhi kebutuhan sendiri," kata Hanif.